Alih Fungsi Lahan di Batu Ancam Ketahanan Pangan

Kota Batu, yang selama ini dikenal sebagai pusat agrowisata, kini menghadapi masalah serius. Lahan pertanian di kota tersebut terus menyusut dalam sepuluh tahun terakhir. Penyebab utamanya adalah pertumbuhan sektor pariwisata dan properti yang berlangsung cepat.

Mohammad Reza, seorang dosen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, meneliti fenomena ini. Ia mengungkapkan bahwa lahan pertanian berubah fungsi secara instan. Tanah hanya dilihat dari nilai ekonominya saja. Riset disertasinya berjudul "Model Komodifikasi Lahan Pertanian di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur".

Reza menggunakan analisis spasial bernama Cellular Automata-Artificial Neural Network (CA-ANN). Alat ini memungkinkan dia melihat perubahan lahan secara detail. Hasilnya mengejutkan. Kawasan permukiman di Kota Batu kini sudah meluas hingga masuk ke zona rawan bencana.

"Ketika pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan tidak berjalan seimbang, konsekuensi besarnya adalah bencana. Dalam 10 tahun terakhir, Kota Batu kerap dihantam longsor dan banjir akibat perubahan tata guna lahan," kata Reza kepada awak media pada Kamis, 16 Juli 2026.

Dampak langsung dari pembangunan hotel, vila, dan tempat wisata dirasakan oleh petani lokal. Lahan pertanian di dataran bawah semakin habis. Petani terdesak dari ruang hidup mereka sendiri. Untuk bertahan hidup, sebagian petani terpaksa pindah ke kawasan atas. Padahal, area tersebut sebenarnya berstatus hutan lindung. Mereka menanam secara tumpang sari di sana.

Pola penataan yang keliru di tebing curam justru menjadi bumerang. Saat curah hujan tinggi, kawasan atas yang sudah berubah fungsi menjadi sangat rentan. Tanah longsor bisa terjadi dan mengancam wilayah di bawahnya.

Melalui pendekatan Social Network Analysis (SNA), Reza menemukan ketimpangan relasi kekuasaan di lapangan. Posisi tawar petani lokal sangat lemah. Sebagian besar tanah di Kota Batu kini sudah tidak lagi dimiliki oleh warga setempat. Tanah-tanah itu dikuasai oleh pemilik modal dari luar kota.

Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kawasan jasa. Tujuannya adalah mengoptimalkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan kebutuhan ruang usaha para pelaku ekonomi. Kondisi ini memerlukan formulasi kebijakan yang lebih adaptif. Pertumbuhan sektor jasa harus berjalan tanpa mengesampingkan keberadaan petani lokal.

"Pemerintah pusat saat ini sebenarnya sangat fokus pada ketahanan pangan dan swasembada berkelanjutan. Jika alih fungsi lahan seperti Batu ini tidak segera dihentikan, jangan kaget kalau ke depan ketergantungan pangan kita ke luar negeri akan semakin tinggi," ujar Reza, yang merupakan peraih beasiswa S2 di University of South Australia.

Melalui System Dynamics Modeling, Reza menawarkan tiga skenario kebijakan kepada pengambil keputusan di Kota Batu:

1. Skenario optimis: menjaga lingkungan dan mengendalikan pembangunan.
2. Skenario moderat: mengakomodir pembangunan secara berimbang.
3. Skenario pesimistis: hanya mengejar pembangunan tanpa memikirkan dampak bencana dan pangan.

Untuk menjembatani kebutuhan wisata tanpa mengorbankan sektor agraris, Reza merekomendasikan model reformulasi kebijakan tata ruang yang lebih adaptif dan inklusif. Pemerintah daerah disarankan memberikan insentif nyata bagi petani yang bertahan. Insentif itu bisa berupa kemudahan pajak, kepastian pupuk, bibit unggul, hingga bantuan teknologi alat pertanian gratis.

Kerja sama pemanfaatan lahan tidur di perkotaan juga bisa menjadi solusi. Sistem vertical farming atau optimalisasi lahan kritis non-lindung bersama Perhutani bisa diterapkan.

Sebagai akademisi, Reza berharap hasil pemodelan digitalnya ini dapat memberikan pandangan objektif bagi pemerintah daerah di Malang Raya. Tujuannya agar kebijakan tata ruang diambil secara lebih hati-hati. Ke depannya, ia berencana mendalami riset mengenai relasi kekuasaan dan pengaruh kepentingan ekonomi di kawasan strategis. Ia ingin pembangunan vila dan hotel tidak lagi merambah kawasan tangkapan air maupun lahan produktif.

"Bagi rekan-rekan dosen dan mahasiswa yang sedang berjuang menyelesaikan studi lanjut, tetaplah konsisten, jeli melihat akar masalah di lapangan, dan mengawinkan metodologi riset secara valid agar mampu melahirkan solusi nyata bagi masyarakat," tandasnya.

Alih fungsi lahan di Kota Batu bukan sekadar soal hilangnya sawah. Ini menyangkut ketahanan pangan, risiko bencana, dan nasib petani yang terpinggirkan. Jika tren ini terus berlanjut, ketergantungan pangan dari luar negeri bisa meningkat. Sementara itu, bencana longsor dan banjir akan terus mengancam.