APBN Defisit Rp 196,5 Triliun di Semester I 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 196,5 triliun pada paruh pertama tahun 2026. Angka ini setara dengan 0,76% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit APBN semester I tercatat sebesar Rp 196,5 triliun dengan persentase sebesar 0,76% terhadap PDB. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa defisit APBN tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada Selasa, 07 Juli 2026.

Defisit ini terjadi karena pendapatan negara lebih kecil dari belanja negara. Hingga Juni 2026, pendapatan negara mencapai Rp 1.459,4 triliun, naik 21,4% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara tercatat Rp 1.656 triliun, tumbuh 17,8%.

Pendapatan negara sebesar Rp 1.459,4 triliun itu berasal dari beberapa sumber. Penerimaan pajak menyumbang Rp 1.035,7 triliun, naik 24,6%. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 152 triliun, tumbuh 3,4%. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp 271 triliun, naik 21,6%.

"Kinerja pendapatan dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan pengawasan dan tata kelola Pajak dan Bea Cukai, serta peningkatan layanan kementerian/lembaga dan BLU," ucap Purbaya.

Belanja negara yang mencapai Rp 1.656 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.298,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 357,4 triliun.

"Kinerja belanja ditujukan untuk mendorong perekonomian lebih tinggi, mendukung agenda pembangunan dan program prioritas nasional," beber Purbaya.

Purbaya memperkirakan defisit APBN sepanjang tahun 2026 akan melebar menjadi Rp 734,3 triliun, atau setara 2,85% terhadap PDB. Perkiraan ini lebih tinggi dari target sebelumnya yang sebesar Rp 689,1 triliun atau 2,68% PDB.

"Outlook defisit APBN tercatat sebesar Rp 734,3 triliun dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian outlook pembiayaan anggaran menjadi sebesar Rp 734,3 triliun," kata Purbaya.

Defisit yang lebih besar ini disebabkan oleh proyeksi belanja negara hingga akhir tahun yang mencapai Rp 3.942,4 triliun, atau 102,6% dari pagu anggaran. Meski begitu, target pendapatan negara juga dinaikkan menjadi Rp 3.208,1 triliun, atau 101,7% dari target awal.

Purbaya menjelaskan bahwa perkiraan belanja negara yang melebar ini digunakan untuk mendukung program prioritas pembangunan, menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, penanggulangan bencana, dan tambahan dana otonomi khusus.

"Selain itu, outlook belanja tersebut sudah memperhitungkan tambahan sebesar Rp 132 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah subsidi dan kompensasi," jelas Purbaya.

Kondisi APBN di semester pertama 2026 menunjukkan bahwa meskipun defisit terjadi, pemerintah mengklaim angka tersebut masih dalam batas aman. Namun, proyeksi defisit hingga akhir tahun yang lebih besar dari target awal mengindikasikan adanya tekanan fiskal yang perlu diantisipasi, terutama dari sisi belanja yang diperkirakan melampaui pagu anggaran.