APBN Semester I 2026 Surplus, S&P Pertahankan Peringkat BBB
Gambar atau konten salah?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga pertengahan tahun 2026 menunjukkan performa yang solid. Menurutnya, kondisi fiskal negara tetap terjaga dengan baik.
Purbaya mengungkapkan, pendapatan negara sampai akhir Juni 2026 mencapai Rp 1.459,4 triliun. Angka ini naik 21,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp 1.656,0 triliun, meningkat 17,8% secara tahunan. Belanja yang lebih besar dari pendapatan ini menunjukkan APBN masih ekspansif dan produktif dalam mendukung program prioritas pemerintah.
"Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan pembiayaan yang dikelola secara terukur, defisit APBN tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB, disertai surplus keseimbangan primer sebesar Rp 85,1 triliun," kata Purbaya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 22 Juli 2026.
Sang Bendahara Negara menambahkan, pencapaian ini membuktikan APBN tidak hanya sehat secara fiskal. Lebih dari itu, APBN tetap berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan mendukung pembangunan nasional.
"Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan," jelas Purbaya.
Kinerja APBN yang kuat ini menjadi salah satu alasan Standard & Poor's (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Lembaga pemeringkat internasional ini mengakui kesehatan fiskal Indonesia.
"APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan. Ini juga alasan mengapa S&P mempertahankan peringkat kita di BBB dengan outlook stabil," ujarnya.
Selain S&P, Indonesia juga mendapat pengakuan dari Lianhe Credit Rating, lembaga pemeringkat terkemuka asal China. Lembaga ini memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil untuk rencana penerbitan Panda Bond oleh Pemerintah Indonesia.
Purbaya menjelaskan, peringkat tertinggi ini menjadi modal penting bagi Indonesia. Dengan peringkat ini, Indonesia bisa memperluas basis investor dan mengakses pasar keuangan China yang memiliki kapasitas pendanaan sangat besar.
"Kita keluar report-nya memberikan rating AAA stable. Jadi AAA itu yang paling tinggi. Di China peringkat utang kita itu yang mentok atas. Ini penting sekali untuk kita karena China merupakan pasar yang besar untuk surat utang," jelas Purbaya.
Menurut Purbaya, Lianhe Creding Rating memberikan peringkat tersebut karena didukung oleh beberapa indikator. Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat. Kedua, fundamental ekonomi yang solid. Ketiga, ketahanan terhadap guncangan eksternal. Keempat, tingkat utang luar negeri yang relatif rendah.
Selain itu, kapasitas pembayaran yang kuat, cadangan devisa yang memadai, serta rasio utang pemerintah yang tetap pruden juga menjadi pertimbangan. Purbaya menegaskan bahwa indikator-indikator ini mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang sehat dan dikelola secara hati-hati.
"Utang luar negeri kita relatif rendah, kapasitas pembayarannya cukup, devisanya juga cukup. Rasio utang pemerintah juga tetap pruden," tutup dia.
Secara keseluruhan, laporan kinerja APBN semester pertama 2026 menunjukkan keseimbangan antara belanja yang ekspansif dan pengelolaan defisit yang terkendali. Pengakuan dari dua lembaga pemeringkat internasional memperkuat posisi Indonesia di mata investor global, terutama di pasar China yang potensial.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Berita Terbaru
APBN Semester I 2026 Surplus, S&P Pertahankan Peringkat BBB
Harga Minyak Melonjak Akibat Ancaman Trump ke Iran
Teknologi Elnusa Pacu Produksi Migas Lapangan Tua
Pertamina Kirim Perdana B50, Campuran Solar 50% Sawit
AHY: Dekarbonisasi Transportasi Jaga Ketahanan Energi
Gudang BBM Subsidi di Madiun Digerebek
PHE Akuisisi Sembilan Blok Migas Baru 2023-2026
OJK Proses Merger 200 BPR, 81 Lembaga Sudah Bergabung