BPBD Jatim Siapkan Mitigasi Kekeringan dan Kebakaran 2026

Surabaya – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mengintensifkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih kering akibat fenomena El Nino. Selain risiko kekeringan, wilayah Jawa Timur juga diwaspadai rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebroto, mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman tahun 2025, 18 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan dan karhutla. Dampak kekeringan tercatat di 12 kabupaten. “Dampak (kekeringan) terjadi pada 12 kabupaten, dilakukan dropping air bersih dan bantuan tandon air 1000 PCS ke lokasi terdampak,” ujarnya pada Kamis, 11 Juni 2026.

Gatot menambahkan bahwa kerusakan karhutla memengaruhi 13 kabupaten dengan luas lahan sekitar 44,3 Ha dan 3 kabupaten dengan luas hutan sekitar 10,2 Ha. Menurutnya, sebagian wilayah Jawa Timur memulai musim kemarau sejak April 2026, dengan puncak yang diperkirakan terjadi antara Juli sampai Agustus 2026.

“Berdasarkan prediksi BMKG bahwa kekeringan di wilayah Jatim pada tahun 2026 berpotensi lebih kering karena adanya El‑Nino,” jelas Gatot. Kawasan pegunungan dan hutan konservasi menjadi perhatian khusus karena tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) diprediksi akan mengalami kondisi sangat kering saat kemarau. Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo juga masuk kategori rawan karena wilayahnya luas, medan terjal, angin kencang, serta riwayat kebakaran besar.

Gatot menyoroti beberapa gunung yang rawan. “Gunung Lawu di Nganjuk dan Magetan, vegetasi kering, jalur pendakian, sisi timur sangat rawan. Gunung lainnya seperti Argopuro, Ijen, Kelud, dan Penanggungan (juga dinilai akan mengalami suhu kering),” ia katakan. Kebakaran hutan dan lahan umumnya dipicu oleh faktor manusia, seperti pembukaan lahan dan kelalaian. Faktor alam, di sisi lain, dipengaruhi kondisi cuaca kering dan gesekan vegetasi.

Untuk mengantisipasi potensi bencana, BPBD Jatim telah melaksanakan berbagai langkah mitigasi. Langkah pertama adalah pemantauan hotspot. Selanjutnya, pembentukan Satgas Karhutla dan koordinasi penanganan melalui water bombing bersama instansi terkait. Gatot menambahkan bahwa luas kawasan hutan di Jawa Timur saat ini berkisar antara 1,07 juta hingga 1,24 juta hektare. Namun, dalam satu dekade terakhir, kawasan hutan mengalami penyusutan sekitar 125 ribu hektare.

Deforestasi menjadi tantangan besar yang berdampak pada meningkatnya risiko bencana dan kebakaran hutan. “Upaya dan solusi rehabilitasi hutan dan lahan, serta perhutanan sosial,” ungkap Gatot. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jatim menunjukkan peringatan dini dan langkah‑langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan tahun 2026. Prediksi BMKG menyebutkan awal musim kemarau terjadi di beberapa wilayah mulai April 2026, dengan intensitas yang lebih kering karena fenomena El Nino.

Perkiraan potensi terdampak kekeringan di Jawa Timur dapat dilihat dari data perbandingan desa terdampak: 917 desa pada 2022, 877 desa pada 2023, 819 desa pada 2024, 129 desa pada 2025 di 12 kabupaten, dan diperkirakan 916 desa pada 2026 di 29 kabupaten. Untuk penetapan status kekeringan, Gatot menyebutkan 7 kabupaten yang sudah berstatus siaga darurat, di antaranya Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, dan Pasuruan.

“7 Kabupaten telah menetapkan status Siaga Kekeringan di wilayahnya,” tegas Gatot. Peta di Jawa Timur menunjukkan wilayah yang sudah melakukan dropping air bersih di Bondowoso. Di sana terdapat 4 kecamatan, 4 desa, 19 dusun, 5 RT, dan 777 KK 774. Meski begitu, Gatot menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki rencana strategi penanganan darurat bencana kekeringan dan karhutla. Rencana tersebut meliputi penetapan status kedaruratan kekeringan dan karhutla melalui rapat koordinasi teknis dengan dinas atau OPD terkait serta BPBD Kabupaten atau kota di Jawa Timur. Selanjutnya, melaksanakan apel siaga gabungan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Dengan langkah-langkah tersebut, BPBD Jatim berharap dapat meminimalkan dampak kekeringan dan kebakaran di wilayahnya. Meskipun tantangan deforestasi masih besar, upaya rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial diharapkan dapat menurunkan risiko bencana di masa depan. Kesiapsiagaan yang terkoordinasi dan pemantauan yang intensif menjadi kunci dalam menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih kering.