BPH Migas Temukan Celah Barcode BBM Subsidi di Jambi

Di Kota Jambi, ditemukan dugaan penyalahgunaan barcode atau QR Code untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar di SPBU Pertamina PAL X. Temuan ini menarik perhatian Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Jambi, Hafiz Fattah, pun angkat bicara.

Hafiz mengatakan, inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan BPH Migas seharusnya menjadi titik awal untuk mengevaluasi sistem penyaluran BBM subsidi secara keseluruhan. Menurutnya, pemakaian barcode selama ini memang membantu pengawasan. Tapi sistem itu tetap perlu diperbaiki agar tidak dipakai oleh oknum yang cari untung sendiri.

"Sistem barcode ini harus terus dievaluasi. Jangan sampai ada celah yang kemudian dimanfaatkan sehingga subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru disalahgunakan," kata Hafiz kepada wartawan pada Senin, 13 Juli 2026.

Sidak soal penyalahgunaan barcode BBM subsidi di SPBU itu dilakukan BPH Migas setelah menerima banyak laporan dari masyarakat. Laporan itu soal antrean panjang kendaraan saat membeli Biosolar bersubsidi.

Dalam pemeriksaan, BPH Migas mencocokkan data transaksi digital dengan rekaman CCTV di SPBU. Hasilnya, ditemukan sejumlah kendaraan membeli Biosolar lebih dari satu kali. Mereka menggunakan barcode atau QR Code yang berbeda.

Bahkan, BPH Migas menemukan kendaraan yang membeli Biosolar bersubsidi melebihi batas maksimal. Batas itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191. Selain itu, ada juga praktik pemakaian dua hingga tiga QR Code oleh satu kendaraan. Sebagian barcode sesuai dengan identitas kendaraan, sementara barcode lainnya tidak cocok.

Dari temuan ini, Hafiz mengatakan ini menjadi salah satu bentuk evaluasi menyeluruh. Menurut dia, pembaruan data penerima barcode secara berkala perlu dilakukan. Tujuannya agar tidak ada lagi kekeliruan dan kesalahan di SPBU.

"Mungkin dari kendaraan-kendaraan yang tidak membayar pajak dihapus saja barcode-nya," ujarnya.

Hafiz yang juga Ketua DPRD Jambi itu menegaskan subsidi BBM adalah uang negara. Uang itu harus benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan terhadap distribusi Biosolar harus diperkuat. Baik melalui teknologi maupun pengawasan langsung di lapangan.

Menurut Hafiz, validasi data kendaraan menjadi salah satu kunci agar sistem barcode berjalan efektif. Tanpa pembaruan data secara berkala, potensi penyalahgunaan akan tetap terbuka. Meski sistem digital sudah diterapkan.

Ia juga mendorong adanya kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jambi, Pertamina, BPH Migas, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi.

"Harapan kami ada kolaborasi antara pemerintah dan Pertamina bagaimana untuk dapat mengurangi barcode-barcode yang tidak sesuai," katanya.

Hafiz memastikan DPRD Provinsi Jambi bersama Hiswana Migas siap mendukung. Apabila diperlukan penyempurnaan regulasi maupun kebijakan daerah untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi.

"Kami dari Hiswana Migas ataupun DPRD siap mendukung apabila ada regulasi yang harus ditetapkan bersama di Provinsi Jambi," tegasnya.

Bagi Hafiz, hasil sidak itu harus dijadikan momentum memperbaiki sistem distribusi BBM subsidi di Jambi. Dengan validasi data yang lebih akurat, pengawasan yang konsisten, serta sinergi antarinstansi, ia optimistis penyaluran Biosolar subsidi akan semakin transparan.

"Jadi bukan hanya transparan saja, bahkan itu bisa tepat sasaran, sekaligus mampu mengurangi antrean panjang yang selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat terutama di Jambi ya khususnya di Kota Jambi," ucap dia.

Kasus ini menunjukkan bahwa sistem digital sekalipun masih bisa dimanipulasi jika tidak diawasi dengan ketat. Temuan BPH Migas di Jambi memperlihatkan celah yang dimanfaatkan oknum untuk membeli BBM subsidi berkali-kali menggunakan barcode palsu atau tidak sesuai. Ke depannya, pembaruan data kendaraan secara berkala dan kerja sama antarlembaga menjadi kunci agar subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak.