BPOM Tunggu Pencairan Dana Rp700 Miliar MBG Segera Tunggu

Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI), mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp700 miliar untuk pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum cair. Dana ini sudah dianggarkan sejak pertengahan 2025 melalui skema swakelola tipe 2 dari APBN.

Taruna menyatakan telah menerima komunikasi langsung dari Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Dadan Hindayana, Kepala BGN. Dadan meminta BPOM bersabar menunggu proses pencairan. “Saya sudah dapat telepon langsung dari Pak Dadan. Katanya sabar Pak Kepala, dalam waktu dekat,” ujar Taruna di Gedung Garuda BPOM RI, Jakarta Pusat, pada 28 April 2026.

Dia menjelaskan mekanisme skema swakelola tipe 2 berbeda dengan anggaran langsung APBN. Dalam skema ini, dana tidak langsung dipindahkan ke BPOM, melainkan melalui BGN terlebih dahulu sebelum akhirnya disalurkan ke lembaga. “Kalau APBN biasa, langsung dari bendahara negara ke bendahara BPOM. Tapi kalau swakelola, dana itu ke BGN dulu, baru ke kami. Jadi memang ada proses tambahan,” jelasnya.

Taruna menegaskan bahwa keterlambatan bukan karena hambatan serius, melainkan lebih pada aspek administrasi dan prioritas anggaran pemerintah. “Bukan hambatan, tapi lebih ke proses dan prioritas. Kami mengerti kondisi itu. Mudah-mudahan bulan depan sudah cair,” tambahnya.

Walaupun dana belum cair, BPOM tetap menjalankan fungsi pengawasan, termasuk melakukan pengujian terhadap kasus keracunan dalam program MBG. Taruna memastikan bahwa pihaknya telah turun langsung ke lapangan untuk sampling dan uji laboratorium guna mengetahui penyebab (etiologi) keracunan. “Untuk memastikan penyebab keracunan, kami sudah lakukan pengujian menggunakan anggaran internal BPOM. Itu penting untuk pencegahan ke depan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa langkah tersebut diikuti dengan edukasi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar kejadian serupa tidak terulang.

Meski pengujian kasus telah dilakukan, Taruna mengakui bahwa sistem surveillance atau pemantauan berbasis data statistik belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan metode tersebut secara komprehensif. “Surveillance itu butuh biaya besar karena berbasis data populasi, bukan sporadis. Itu yang belum bisa kami lakukan secara penuh,” jelasnya.

Meski begitu, BPOM tetap menjalankan berbagai langkah mitigasi, termasuk pencegahan, edukasi, serta penguatan sistem pengawasan di lapangan. Taruna menegaskan BPOM berkomitmen penuh menjalankan mandat pengawasan program MBG sesuai arahan Presiden. Bahkan, ke depan pihaknya berencana membuat sistem klasifikasi kualitas SPPG, mulai dari kategori sangat baik hingga cukup baik. “Ini bukan hanya komitmen pimpinan, tapi seluruh lembaga. Kami akan kawal maksimal program makan bergizi gratis,” tegasnya.

Ia pun optimistis pencairan anggaran akan segera terealisasi dalam waktu dekat. “Intinya tinggal tunggu waktu. Insyaallah tidak ada kendala lain,” tutup Taruna.

Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi fokus utama BPOM dalam menjaga kualitas makanan bagi masyarakat. Meskipun proses pencairan dana masih menunggu, lembaga ini terus berupaya memastikan keamanan dan kesehatan makanan melalui pengawasan, uji laboratorium, dan edukasi kepada penyedia layanan gizi. Dengan komitmen yang kuat, BPOM berharap program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi semua lapisan masyarakat.