Bupati Tolak Pipa Laut di Gili Meno, Pilih Sumur Pantai

Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, dengan tegas menolak rencana pemasangan pipa bawah laut untuk mengatasi masalah air bersih di Gili Meno. Penolakan ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, proyek tersebut sangat berbahaya bagi kelestarian terumbu karang di sekitar kawasan wisata tiga gili.

Najmul menjelaskan bahwa pipa yang dibutuhkan untuk menyalurkan air dari daratan Pulau Lombok ke tiga gili bisa mencapai panjang puluhan kilometer. Pipa-pipa ini harus dibentangkan di dasar laut. "Jadi ini sangat bahaya bagi kerusakan terumbu karang," ujarnya di Mataram pada Selasa, 07 Juli 2020.

Penolakan ini, kata Najmul, sejalan dengan aspirasi dari sejumlah organisasi lingkungan, termasuk Walhi NTB. Mereka menilai pemasangan pipa bawah laut memiliki potensi besar untuk merusak ekosistem terumbu karang. Selain itu, proyek semacam ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan pengerjaan yang rumit.

"Bayangkan puluhan kilometer pipa di bawah laut, itu yang akan menggoyang dan merusak terumbu karang di bawah. Kami punya pengalaman dulu, pernah diberikan bantuan oleh Kementerian Desa, hanya bertahan tiga bulan langsung hancur semua pipa bawah laut itu karena derasnya arus," kata Najmul.

Sebagai alternatif, Najmul menawarkan solusi pembangunan beach well atau sumur pantai di Gili Meno. Metode ini dinilai jauh lebih aman dan ramah lingkungan. Namun, hingga saat ini, rencana pembangunan beach well masih terganjal masalah perizinan. Status tiga gili yang masuk dalam Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) menjadi kendala utama.

"Jadi ini masih terganjal izin di Kementerian. Ini sedang kita urus," ujar Najmul.

Metode beach well diklaim oleh Najmul sebagai solusi yang lebih sederhana dan murah. Prosedurnya hanya dengan menanam pipa kecil di area pantai untuk menyedot air, tanpa harus menggali sumur besar. "Saya rasa itu tidak akan merusak karang dan pantai. Jadi itu sudah ada kajiannya," tegasnya.

Mengenai pelaksana proyek beach well, Najmul menegaskan bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan PDAM. Pengerjaan sumur pantai akan diserahkan sepenuhnya kepada PDAM, baik dikerjakan secara mandiri maupun dengan menggandeng pihak ketiga. "Apa dikerjakan secara mandiri maupun menggandeng pihak ketiga nanti PDAM yang akan melakukan. Jadi kalau mau pake perusahaan atau tidak, PDAM yang punya urusan," tandasnya.

Pemerintah provinsi sebenarnya telah merekomendasikan tiga titik lokasi untuk pembangunan sumur pantai di Gili Meno. Namun, eksekusinya belum bisa berjalan karena status kawasan konservasi yang melekat pada tiga gili. Untuk memecah kebuntuan ini, Najmul mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup dan berencana segera bertolak ke Jakarta untuk menuntaskan persoalan izin tersebut.

"Tinggal satu masalah ini saja, status konservasi ini yang perlu dikoordinasikan dengan Pak Menteri. Insyallah dalam minggu depan, sekitar 3-4 hari lagi saya akan ke Jakarta untuk menghadap ke kementerian terkait demi menyelesaikan izin ini," katanya.

Menariknya, Najmul enggan melabeli Gili Meno sebagai kawasan wisata yang mengalami krisis air bersih. Menurut dia, pemerintah daerah bersama Perumda Air Minum (PDAM) Amerta Dayan Gunung terus berupaya melakukan suplai air bersih ke masyarakat di Gili Meno. "Dalam situasi ini, kami kan tetap mengantarkan air. Dari darat kemudian ke Gili Meno, air tetap kami distribusikan setiap hari. Jadi, saya rasa bukan krisis air ya, karena memang ada kesulitan sedikit soal air saja. Tapi alhamdulillah selama ini kami menghindari zero service," ujar Najmul.

Saat ini, setidaknya ada 267 kepala keluarga (KK) atau sekitar 1.000 jiwa di Gili Meno yang kesulitan mengakses air bersih. Dampaknya pun masif, mulai dari urusan dapur, kesehatan, hingga roda perekonomian dan sektor pariwisata yang lesu.

Singkatnya, perdebatan antara pipa bawah laut dan beach well ini mencerminkan dilema klasik antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Pipa bawah laut dianggap terlalu berisiko bagi terumbu karang, sementara beach well yang lebih ramah lingkungan masih terhambat birokrasi. Langkah Bupati untuk menemui Menteri Lingkungan Hidup menjadi kunci untuk memutuskan solusi mana yang akan diambil, dan seberapa cepat warga Gili Meno bisa mendapatkan akses air bersih yang layak.