Komisi III DPRD Tinjau IPA Rancamaya, Soroti Defisit Air

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor melakukan kunjungan langsung ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) milik Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan di Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, pada Rabu, 8 Juli 2026. Kunjungan ini bukan sekadar jalan-jalan. Tujuannya jelas: memastikan pasokan air bersih untuk warga tetap lancar, sekaligus mencari tahu akar masalah defisit air yang terjadi di beberapa wilayah.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi. Ia didampingi Wakil Ketua Abdul Rosyid dan Sekretaris Komisi III Pepen Firdaus. Anggota lain yang ikut serta adalah Karnain Asyhar, Eka Wardhana, Juhana, Ence Setiawan, Karina Soebakti, Safrudin Bima, Nasya Kharisa Lestari, Rezky Kartika, Tri Riyanto Andhika Putra, dan Angga Alan Surawijaya.

Ahmad Aswandi, yang akrab disapa Kiwong, menegaskan bahwa peninjauan ini bertujuan menjamin masyarakat mendapat akses air bersih tanpa hambatan. Namun, dari hasil peninjauan, Komisi III menemukan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan manajemen Perumda Tirta Pakuan. "Kita memastikan bahwa kebutuhan air di masyarakat tidak terganggu. Ternyata PDAM sendiri masih banyak PR-nya terkait masyarakat yang masih membutuhkan air bersih, terutama di Kecamatan Tanah Sareal dan Bogor Barat. Harapannya, ke depan bisa fokus menyelesaikan masalah air di wilayah dua kecamatan tersebut," ujar Kiwong.

Wakil Ketua Komisi III, Abdul Rosyid, memuji teknologi canggih yang dipakai dalam pengolahan air baku di SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Rancamaya. Ia melihat langsung proses pengolahan air dari sungai hingga siap minum. Semua berjalan higienis. Tapi, meski debit air di fasilitas ini melimpah, Abdul Rosyid menyayangkan masih ada kawasan di Kota Bogor yang belum kebagian air. Penyebabnya? Infrastruktur penunjang yang terbatas.

"Alhamdulillah debit air melimpah, tapi kita masih kekurangan beberapa spot atau daerah yang masih belum teraliri air karena alasan infrastruktur pipa dan reservoir untuk mendorong air menuju ke wilayah tersebut, terutama daerah Bogor Barat dan daerah Tanah Sareal," jelas Abdul Rosyid. Ia menambahkan, Komisi III berkomitmen penuh mendorong PDAM Kota Bogor untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur. "Hal ini sangat dibutuhkan agar seluruh pusat Kota Bogor mendapatkan saluran air langsung di rumah masing-masing," katanya.

Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Rino Indira, memaparkan tantangan teknis dan rencana strategis perusahaan. Ia mengungkapkan, saat ini sekitar 90 persen sumber air baku Kota Bogor masih bergantung di wilayah selatan, seperti Kecamatan Cijeruk dan Tangkil. Fasilitas utamanya adalah WTP (Water Treatment Plant) atau IPA Rancamaya yang dibangun pada 2015-2016. Kapasitas produksinya 30 liter per detik (lps). Ditambah pasokan dari Mata Air Tangkil sebesar 110 lps yang dialirkan melalui reservoir setempat, total kapasitas distribusi untuk Zona 1 mencapai 140 lps.

Namun, secara teknis, kapasitas 140 lps itu idealnya hanya mampu melayani sekitar 14.000 pelanggan. Di lapangan, jumlah pelanggan di Zona 1 sudah membengkak menjadi 17.000 sampai 18.000 pelanggan. "Kita mengalami kekurangan pasokan sekitar 30 liter per detik di Zona 1. Selama tiga tahun terakhir, defisit ini kami tutupi dengan menyewa WTP milik Unitec," jelas Rino Indira.

Situasi kritis mengancam. Masa sewa WTP Unitec akan berakhir pada September 2026 karena pemiliknya hendak menjual aset tersebut. Jika tidak ada infrastruktur pengganti yang segera beroperasi, defisit pasokan di Zona 1 bisa menjadi masalah serius bagi pelayanan publik.

Rino mengungkapkan, manajemen Tirta Pakuan sebenarnya sudah merencanakan penambahan kapasitas hingga 200 lps di wilayah selatan sejak tiga tahun lalu. Tapi, proyek strategis ini terbentur masalah pendanaan. Melalui Raperda Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), dari total kebutuhan investasi Rp134 miliar, dana yang baru terealisasi hanya Rp15 miliar. Karena itu, Tirta Pakuan sangat berharap ada komitmen dukungan tambahan anggaran dari Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bogor.

Memasuki semester kedua tahun ini, prioritas perluasan jaringan akan dialihkan ke wilayah Kecamatan Tanah Sareal dan Bogor Barat. Alasannya, potensi pasar di sana masih sangat luas. Kawasan Bogor Barat sendiri diproyeksikan mengalami alih fungsi lahan yang masif, dari kawasan agraris menjadi pusat permukiman dan niaga baru. Pertumbuhan ini juga didorong oleh pengembangan utilitas Terminal Bubulak serta akses jalan utama menuju kampus IPB Dramaga.

Sejauh ini, Tirta Pakuan sudah mengantongi izin resmi pemanfaatan air sebesar 240 lps. Namun, karena keterbatasan infrastruktur, kapasitas yang baru bisa dioptimalkan hanya 30 lps. Melalui kunjungan Komisi III DPRD Kota Bogor ini, Rino berharap kemitraan strategis dengan legislatif bisa mendongkrak alokasi PMP pada tahun anggaran 2027. Dana itu sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai proyek strategis penuntasan krisis air bersih.

Kota Bogor menghadapi masalah klasik: air baku melimpah di selatan, tapi distribusi tersendat karena infrastruktur yang tidak merata. Defisit pasokan di Zona 1, yang mencapai 30 lps, selama ini ditambal dengan menyewa fasilitas pihak ketiga. Namun, solusi sementara itu akan berakhir dalam waktu dekat. Tanpa tambahan investasi besar, warga di Tanah Sareal dan Bogor Barat harus bersabar lebih lama untuk mendapatkan air bersih langsung dari keran rumah mereka.