Ciamis Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla

Pemerintah Kabupaten Ciamis secara resmi mengumumkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Keputusan ini diambil karena krisis air bersih mulai melanda sejumlah titik di wilayah tersebut saat musim kemarau 2026. Hingga awal Juli, dua desa di Kecamatan Banjarsari sudah melaporkan kesulitan air dan meminta bantuan distribusi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ciamis.

Kepala Pelaksana BPBD Ciamis, Ani Supiani, menjelaskan bahwa penetapan status ini didasarkan pada hasil pemantauan lapangan. Pasokan air bersih bagi warga mulai menurun. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya hujan dalam beberapa waktu terakhir, prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta instruksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan ini ditetapkan karena dari hasil monitoring di lapangan sudah ada masyarakat di beberapa wilayah yang mulai kekurangan air bersih. Di sisi lain, musim kemarau juga sudah mulai terasa, ditandai dengan tidak adanya hujan di sejumlah wilayah Kabupaten Ciamis," kata Ani pada Kamis, 09 Juli 2026.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 1404/PB.02/BPBD dan Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 300.2/Kpts.314-Huk/TAHUN 2026 tentang kesiapsiagaan bencana tahun 2026. Meski begitu, BPBD menilai dampak kekeringan tahun ini belum separah kemarau panjang pada 2023 lalu.

"Kalau dibandingkan dengan tahun 2023, laporan kekeringan saat ini memang belum sebanyak waktu itu. Tetapi kami tetap siaga karena beberapa wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi sudah mulai menunjukkan gejala kekurangan air bersih," ujarnya.

BPBD telah memetakan delapan kecamatan dengan risiko kekeringan tertinggi. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Banjaranyar, Pamarican, Cimaragas, Banjarsari, Cidolog, Cipaku, Cihaurbeuti, dan Cijeungjing. Saat ini, dampak nyata dilaporkan terjadi di Desa Kawasen dan Desa Cibadak, Kecamatan Banjarsari.

Di Desa Cibadak, krisis air melanda Dusun Cibeureum. Sumur gali warga mengering. Sebanyak 171 kepala keluarga atau sekitar 513 jiwa kesulitan memenuhi kebutuhan harian seperti memasak dan mandi. Sementara di Desa Kawasen, bantuan air bersih telah disalurkan ke Dusun Panamun. Dampaknya dirasakan oleh 140 kepala keluarga atau 429 jiwa.

Ani menjelaskan, minimnya sarana air bersih di Banjarsari mempercepat dampak kekeringan. Saat ini hanya tersedia satu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Purwasari untuk melayani wilayah tersebut.

"Begitu ada laporan dan hasil asesmen menunjukkan warga mulai kesulitan air, kami langsung menyiapkan langkah penanganan, termasuk distribusi air bersih sesuai kebutuhan dan skala prioritas di lapangan," ucapnya.

Sebagai langkah mitigasi, BPBD Ciamis rutin memantau sumber air permukaan. Mereka juga berkoordinasi intensif dengan BMKG. Armada mobil tangki dan tandon air telah disiagakan untuk distribusi cepat jika cakupan wilayah terdampak meluas. Koordinasi lintas sektoral dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPRP), hingga relawan juga terus diperkuat.

"Kami juga mendorong pencarian sumber air baru di wilayah rawan, menyiapkan tempat penampungan air saat distribusi, serta menyosialisasikan surat edaran Bupati Ciamis tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan," kata Ani.

Ia menekankan pentingnya efisiensi penggunaan air oleh masyarakat selama musim kemarau. Warga juga diminta waspada terhadap potensi kebakaran. Jangan melakukan aktivitas pembakaran secara sembarangan.

"Masyarakat kami imbau untuk memanfaatkan sumber air yang ada secara hemat dan efisien. Selain itu, jangan membakar sampah, hutan, atau lahan sembarangan, jangan membuang puntung rokok di area yang rawan terbakar, dan sebisa mungkin menjaga sumber-sumber air yang ada," ujar Ani.

Ke depan, BPBD mendorong pemerintah desa untuk membangun infrastruktur jangka panjang. Embung atau penampungan air hujan bisa menjadi solusi untuk meminimalisir dampak kekeringan di tahun-tahun mendatang.

"Kalau memungkinkan, wilayah yang rawan kekeringan perlu didorong untuk memiliki embung atau sarana penampungan air. Di sisi lain, hutan dan kawasan resapan air juga harus dijaga agar sumber air tidak semakin berkurang saat musim kemarau datang," pungkasnya.

Penetapan status siaga darurat ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran. Meskipun dampak saat ini belum seluas tahun 2023, langkah antisipasi tetap dilakukan. Fokus utama adalah distribusi air bersih dan edukasi kepada warga. Infrastruktur jangka panjang seperti embung juga menjadi perhatian untuk mengurangi risiko di masa depan.