Debat Tutup Program Studi: Wisnu vs Menteri Yuliarto

Wisnu Setiadi Nugroho, pakar ekonomi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, menilai kebijakan penutupan program studi yang dikategorikan sepi peminat atau tidak relevan dengan industri. Ia menamai kebijakan tersebut sebagai link and match, sebuah istilah yang menurutnya menempatkan pasar kerja sebagai satu-satunya penentu arah pendidikan tinggi.

Menurut Wisnu, sejak kapan pasar kerja menjadi satu-satunya penentu? Ia mengkritik narasi link and match yang memaksa kampus tunduk pada logika pasar jangka pendek. “Dalam kondisi seperti ini, memaksa kampus mengejar kebutuhan industri justru seperti berlari mengejar bayangan,” tuturnya, dikutip dari laman resmi UGM pada 04 Juni 2026.

Ia menyoroti asumsi bahwa kebutuhan industri dapat diprediksi dan diikuti secara stabil. Namun, perubahan teknologi bergerak lebih cepat daripada siklus pendidikan. World Economic Forum (WEF) dalam laporan Future of Jobs 2023 menyatakan bahwa 44% keterampilan inti pekerja diperkirakan berubah dalam waktu lima tahun ke depan (2023‑2027). Menurut Wisnu, apa yang dianggap relevan hari ini bisa dengan cepat menjadi usang di masa depan.

Ia menegaskan bahwa ketika arah pendidikan tinggi sepenuhnya diserahkan pada pasar, pemerintah mengabaikan fungsi sosial dan politik kampus. Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang produksi pengetahuan, kritik, dan refleksi. “Jika fungsi ini dilemahkan, masyarakat bisa kehilangan kemampuan untuk memahami perubahan. Jika memahami saja kesulitan, bagaimana masyarakat bisa mengoreksi kesalahan yang terjadi nantinya,” paparnya.

Wisnu mengutip pemikir Martha Nussbaum, yang telah lama memperingatkan bahwa pengabaian terhadap humaniora berpotensi menurunkan kualitas deliberasi publik dan daya kritis warga negara. “Pemikir Martha Nussbaum telah lama memperingatkan bahwa pengabaian terhadap humaniora berpotensi menurunkan kualitas deliberasi publik dan daya kritis warga negara,” paparnya.

Ia menekankan bahwa pendidikan tinggi bukanlah balai latihan kerja tambahan bagi industri. Jika indikator keberhasilan hanya ditentukan oleh serapan kerja jangka pendek, bidang-bidang pembangunan jangka panjang bisa terpinggirkan. “Menutup program studi hanya karena tidak sesuai dengan selera pasar hari ini adalah bentuk keputusan rabun jauh yang mengabaikan dinamika masa depan,” tekannya.

Wisnu menegaskan bahwa kampus tidak seharusnya berfungsi sebagai pabrik tenaga kerja yang sesuai pesanan. Kampus seharusnya menjadi tempat manusia dengan kemampuan berpikir, beradaptasi, dan mencipta bisa terbentuk. “Jika kita terus memaksakan logika pasar sebagai satu-satunya ukuran relevansi, yang dihasilkan bukanlah generasi yang siap menghadapi masa depan, melainkan generasi yang dilatih untuk masa lalu,” tandasnya.

Di sisi lain, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, membantah klaim penutupan program studi untuk menyesuaikan dengan industri masa depan. Ia menegaskan bahwa program studi tidak ditutup, melainkan mengalami pengembangan substansi. Contohnya, prodi teknik elektro berubah menjadi prodi artificial intelligence (AI), machine learning, atau robotik. Prodi matematika diganti menjadi aktuaria, menyesuaikan fokus mata kuliah dengan kebutuhan industri.

Brian menyatakan, “Jadi terkait dengan isu yang kemudian berkembang bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi akan melakukan penutupan program studi untuk penyesuaian dengan industri yang akan berkembang di masa depan, kami dapat menyampaikan bahwa hal tersebut tidak menjadi kebijakan kami,” kata ia di hadapan Komisi X DPR RI dalam rapat kerja, Selasa (02 Juni 2026), disiarkan ulang di YouTube TVR Parlemen.

Ia menjelaskan rencana evaluasi program studi setiap tiga hingga empat tahun. “Memang itu yang kemudian kita meminta melalui badan pekerja, badan koordinasi atau badan kerja program studi biasanya itu mereka setiap 3 atau 4 tahun melakukan evaluasi untuk mencari dan mengoptimalkan bagaimana perkembangan keilmuan di bidang tersebut, sehingga nantinya mereka akan melakukannya merekomendasikan seperti apa sebenarnya penyesuaian yang perlu dilakukan,” imbuhnya.

Dengan demikian, kebijakan penutupan program studi tetap menjadi perdebatan. Sementara Wisnu menilai penutupan sebagai keputusan rabun jauh, Brian menegaskan bahwa program tidak ditutup, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan industri melalui pengembangan konten dan evaluasi berkala. Keduanya setuju bahwa pendidikan tinggi harus menyeimbangkan antara relevansi pasar dan fungsi sosial, politik, serta kultural kampus.

Keputusan mengenai program studi memerlukan pertimbangan lebih dari sekadar permintaan pasar. Perubahan teknologi yang cepat menuntut fleksibilitas, sementara fungsi sosial kampus tetap penting untuk menghasilkan warga negara yang kritis dan reflektif. Kebijakan yang menekankan satu dimensi saja berisiko mengabaikan dinamika masa depan dan potensi inovasi yang dapat membawa negara bertahan dalam era disrupsi.