Diskominfo Perbaiki PCMB SPMB, Gubernur Jabar Tegaskan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas pada 11 Juni 2026 ketika sistem Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menimbulkan gangguan bagi masyarakat. Ia menonaktifkan Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) di Dinas Pendidikan dan mengalihkan pengelolaan sistem ke Diskominfo Jabar.

Masalah utama terletak pada aplikasi yang dipakai. Menurut Adi Komar, Kepala Diskominfo, aplikasi tersebut tidak dibangun oleh Diskominfo. Meskipun demikian, peraturan Pemprov Jabar menuntut semua aplikasi pemerintahan terintegrasi dan dikelola oleh Diskominfo. Adi Komar menegaskan, “Jadi tidak ada pemindahan server. Yang dimaksudkan itu tidak ada server, tidak ada pemindahan, tetap server akan dikelola oleh Diskominfo. Hanya kemarin itu dari sisi sistem aplikasinya,” ia katakan Kamis (11/6/2026).

Ia menambahkan bahwa “permasalahan utama yang kini dibenahi adalah aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan PCMB dan SPMB. Aplikasi itulah yang diambil alih pengelolaannya oleh Diskominfo untuk dilakukan perbaikan.” Jadi, Diskominfo kini fokus memperbaiki bug dan kendala teknis yang muncul.

Gubernur Dedi Mulyadi menunjuk Mark Aditya, Kepala Bidang e-Government Diskominfo, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala UPTD Tikomdik. Langkah ini bertujuan mengatasi gangguan yang dikeluhkan masyarakat dan memastikan data calon murid tetap aman.

“Artinya Diskominfo sekarang menyempurnakan ya, memperbaiki, menyempurnakan hal-hal yang terjadi error-error yang terjadi di dalam aplikasi itu,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa aplikasi tidak dibangun oleh Diskominfo, sehingga setelah mengetahui kondisi lapangan, pihaknya langsung melakukan evaluasi dan perbaikan.

Menurut Adi Komar, pembangunan aplikasi pemerintahan seharusnya berada di bawah koordinasi Diskominfo. “Organisasi Perangkat Daerah (OPD) cukup menyusun kebutuhan dan proses bisnis layanan, sementara pengembangan sistem dilakukan oleh instansi yang memang memiliki kewenangan dan kapasitas di bidang teknologi informasi.” Ia menegaskan, “Memang seharusnya pembangunan aplikasi itu ada di Diskominfo. Jadi walaupun nanti gagasannya, proses bisnisnya itu dari OPD, namun yang membangun adalah Diskominfo agar itu sesuai dengan aturan Permenkominfo yang mengharuskan bahwa yang mengampu IT dan aplikasi itu ada di Dinas Kominfo.”

Dengan pola tersebut, semua aplikasi pemerintah dapat memiliki standar yang sama, baik dari sisi keamanan, infrastruktur, maupun sumber daya manusia yang mengelolanya. “Jadi kalau Kominfo yang membangun, artinya kita kan sudah mumpuni dari sisi infrastruktur dan personil yang nanti akan mengawal dan mengoperasikannya,” ujarnya.

Di tengah kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan hilangnya data pendaftaran, Adi Komar menegaskan bahwa data calon murid tetap aman. Ia menjelaskan, “Hilang itu bukan hilang datanya tapi dari sistem aplikasi itu sendiri, makanya kita perbaiki. Jadi ada terkesan datanya kok hilang lagi, ke-reset lagi gitu ya. Bahkan ada beberapa yang susah akses kembali setelah logout atau apa untuk me-reset username dan password itu susah.”

Oleh karena itu, Diskominfo saat ini fokus memperbaiki berbagai bug dan kendala teknis yang selama beberapa hari terakhir menjadi sumber keluhan masyarakat. “Nah hal-hal itu yang kita perbaiki, hal-hal itu yang kita sempurnakan. Jadi untuk data siswa aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” pungkas Adi Komar.

Peristiwa ini menyoroti pentingnya koordinasi antara lembaga pemerintah dalam pengelolaan sistem informasi. Meskipun aplikasi PCMB dan SPMB belum dibangun oleh Diskominfo, langkah cepat Gubernur dan Diskominfo menunjukkan upaya untuk menstabilkan layanan penting bagi calon murid di Jawa Barat.