BBM Non-Subsidi Bandung Naik, Beban Kelas Menengah Tertambah

Harga bahan bakar non‑subsidi di Bandung naik drastis. Pertamax (RON 92) yang dulu dijual Rp12.300 per liter kini menjadi Rp16.250, sementara Pertamax Green (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp19.000 per liter. Kenaikan ini menimbulkan kekhawatiran bagi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

“Beban masyarakat sekarang ini luar biasa. Memang BBM bersubsidi itu tidak naik, tetapi kita juga tahu banyak di antara kita yang tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi,” ujar Farhan pada 11 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa kenaikan harga akan menambah beban bagi kelas menengah yang menjadi kelas pekerja dan kelas paling produktif di kota ini.

Farhan menambahkan, “Nah, maka bebannya kan artinya makin naik, terutama untuk beban kelas menengah yang merupakan kelas pekerja, kelas paling produktif di Kota Bandung ini.” Kelas pekerja tidak menerima stimulus pemerintah, sehingga kenaikan BBM langsung memengaruhi pengeluaran mereka.

Untuk mengatasi dampak tersebut, Farhan berencana turun langsung memeriksa stok pangan. Ia menargetkan beras sebagai komoditas utama, khususnya beras jenis premium dan beras khusus. Permintaan kebutuhan pokok di Bandung melonjak setelah libur panjang beberapa waktu lalu.

Farhan menjelaskan, “Jadi memang tinggi sekali tingkat permintaan Kota Bandung. Dengan tingginya tingkat permintaan Kota Bandung maka harus diimbangi dengan suplai yang cukup. Kita sekarang akan menekan dan melakukan operasi pasar, menyalurkan berbagai macam bantuan, terutama bantuan pangan.” Operasi pasar ini bertujuan menstabilkan harga dan memastikan pasokan tetap terjaga.

Di sisi lain, Farhan juga fokus pada efisiensi anggaran. Ia akan meninjau beberapa mata anggaran dan memutuskan alokasi ulang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ia menegaskan, “Nah ini evaluasi nih. Kita kan mau RKPD, kita akan lihat nanti apa saja yang bisa kita realokasi untuk memastikan bahwa anggaran yang kita punya ini betul‑betul dimanfaatkan untuk meringankan beban masyarakat.”

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah kota berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan energi dan stabilitas harga pangan, sekaligus menjaga kesejahteraan pekerja kelas menengah di tengah kenaikan biaya hidup.