Kota Bogor Raih WTP ke-10, Konsistensi Keuangan Daerah

09 Juni 2026 – Dr. Adityawarman Adil, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor, hadir di ruang serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Kota Bogor menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penghargaan tertinggi dalam audit laporan keuangan. Penyerahan LHP dilakukan langsung oleh Plh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Firman Nurcahyadi.

Prestasi ini menambah sejarah Kota Bogor karena berhasil mempertahankan predikat WTP selama sepuluh kali berturut-turut.

Dr. Adityawarman menyatakan rasa syukur dan apresiasi atas konsistensi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, mempertahankan prestasi ini selama satu dekade bukan hal yang mudah.

“Alhamdulillah, Kota Bogor meraih WTP ke-10 kalinya dalam acara penyerahan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah,” ujar Adityawarman.

Ia menambahkan bahwa pencapaian ini merupakan bukti nyata dedikasi dan kerja keras seluruh elemen di Kota Bogor untuk menyajikan laporan keuangan yang bersih dan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Ini sebuah prestasi dan dedikasi yang luar biasa mempertahankan 10 kali WTP. Mudah-mudahan penganggaran dan pelaksanaan APBD di Kota Bogor semakin baik lagi,” tuturnya.

Dengan meraih WTP ke-10, Adityawarman berharap sinergi antara DPRD Kota Bogor sebagai fungsi pengawasan dan Pemerintah Kota Bogor sebagai eksekutif dapat terus berjalan harmonis. DPRD berkomitmen mengawal agar setiap rupiah dari APBD dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat melalui pembangunan yang tepat sasaran.

Kesimpulannya, keberhasilan Kota Bogor dalam mempertahankan opini WTP selama sepuluh tahun menunjukkan konsistensi pengelolaan keuangan daerah yang baik. Keberhasilan ini menegaskan komitmen pemerintah kota untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.