DPR: WFH Jumat Bikin Long Weekend, Rabu Mingguan Jadi Solusi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa pemerintah harus memperhatikan rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu. Tujuannya adalah menghemat BBM, namun DPR menekankan agar hari tersebut tidak berdekatan dengan akhir pekan agar tidak menjadi long weekend.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mengingatkan bahwa WFH di hari Jumat dapat meningkatkan mobilitas masyarakat menjelang akhir pekan. Ia khawatir kebijakan tersebut justru menjadi momen libur panjang.

“WFH di hari Jumat justru berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat jelang akhir pekan. WFH hari Jumat berpotensi berubah menjadi ‘long weekend’ karena berdekatan dengan akhir pekan,” kata Khozin, Rabu, 25 Maret 2026.

Khozin menambahkan, ia tidak ingin penetapan WFH justru meningkatkan penggunaan BBM dan mobilitas warga. “Yang artinya, tujuan WFH menjadi bias karena mobilitas warga masih tetap tinggi,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan dari Partai Golongan Karya (Golkar), juga menegaskan hal yang sama. Ia menilai WFH tiap Jumat dapat disalahgunakan sebagai liburan panjang.

“Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat, potensial hari tersebut digunakan justru untuk berwisata. Publik bisa menganggap jadi hari libur panjang,” kata Irawan kepada wartawan, Rabu, 25 Maret 2026.

Irawan menekankan bahwa tujuan awal adalah menghemat BBM, namun kebijakan tersebut bisa tidak tercapai jika masyarakat memaknai WFH sebagai libur panjang. Ia mempertimbangkan usulan WFH setiap Rabu, menilai ada kecenderungan pegawai memperpanjang masa libur jika WFH pada Senin, dan potensi cuti pada Jumat jika WFH pada Kamis.

Mengenai usulan hari, sebenarnya WFH paling tepat itu hari Rabu setiap minggunya. Pertimbangannya sebagai berikut: Kalau hari Senin, masyarakat punya kecenderungan memperpanjang libur akhir pekannya. Kalau Kamis, orang bisa mengajukan cuti atau libur untuk hari Jumat. Jadi masyarakat bisa liburan Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu,” tutur Irawan.

Secara keseluruhan, DPR menegaskan bahwa kebijakan WFH harus diarahkan pada tujuan penghematan BBM tanpa menimbulkan mobilitas berlebih. Kebijakan ini memerlukan evaluasi lebih lanjut agar tidak berubah menjadi long weekend yang tidak diinginkan.