DPRD Bandung Paripurna Bahas LKPJ Wali Kota Tahun 2025

Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung 2025 dibahas secara paripurna oleh Pansus 15 DPRD Kota Bandung pada Senin, 11 Mei 2025 di ruang DPRD. Pertemuan tersebut bertujuan menyempurnakan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Wakil Ketua DPRD, Edwin Senjaya, menegaskan bahwa rekomendasi DPRD merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasannya, Edwin Senjaya mengutip: “Penyampaian rekomendasi ini menjadi bagian dari evaluasi bersama terhadap pelaksanaan program pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan publik yang telah dijalankan Pemerintah Kota Bandung sepanjang tahun anggaran 2025,” dikutip pada Rabu, 13 Mei 2026.

DPRD memberikan masukan terkait penguatan kualitas belanja daerah, peningkatan pelayanan publik, pengembangan iklim investasi, optimalisasi aset daerah, serta reformasi birokrasi. Selain itu, DPRD mendorong agar program pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

Ketua DPRD, Asep Mulyadi, menjelaskan bahwa pembahasan LKPJ didasarkan pada prinsip kemitraan, objektivitas, transparansi, dan profesionalitas. Ia berharap rekomendasi DPRD dapat memperbaiki kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah.

“Catatan strategis dan rekomendasi DPRD merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pembangunan Kota Bandung berjalan semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa semua masukan, saran, dan rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian pemerintah dalam penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan ke depan.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bandung terus berkomitmen meningkatkan efektivitas pembangunan, memperkuat kualitas pelayanan publik, menjaga stabilitas fiskal daerah, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, LKPJ 2025 menjadi platform penting bagi DPRD dan pemerintah kota untuk memastikan pembangunan kota berjalan lebih akuntabel dan bermanfaat bagi semua warga.