DPRD Dorong Jawa Barat Ganti Nama Jadi Sunda

Perdebatan soal rencana mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mencuat. Banyak orang mempertanyakan, apa sih urgensinya di tengah berbagai masalah yang masih menghantui daerah ini? Mulai dari ekonomi yang belum stabil, banjir yang datang tiap tahun, sampah yang menumpuk, pendidikan yang masih perlu perbaikan, hingga infrastruktur yang belum merata.

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, angkat bicara. Menurutnya, usulan ini bukan tanpa dasar. Salah satu alasan utama DPRD membawa aspirasi ini ke tahap legislasi adalah untuk menjaga identitas budaya Sunda. Budaya ini, katanya, mulai terkikis.

"Urgensinya karena identitas jati diri suku Sunda terancam punah," ujar Rahmat saat dikonfirmasi pada Senin, 06 Juli 2026.

Rahmat menegaskan, DPRD menerima usulan ini bukan berarti langsung setuju. Tahap sekarang baru sebatas memberi ruang agar aspirasi masyarakat bisa dikaji lewat mekanisme legislasi yang ada. Prosesnya masih panjang.

Ia juga menjelaskan, wacana ganti nama ini bukan hal baru. Sudah ada sejak lama, bahkan sejak Indonesia baru merdeka. "Usulan ini memiliki sejarah panjang bahkan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu ini usulan mayoritas warga yang tahu ilmu dan sejarahnya," katanya.

Karena itu, DPRD merasa usulan ini layak dibahas secara resmi. Akan ada penyusunan naskah akademik, kajian komprehensif, dan tahapan legislasi lainnya sebelum keputusan diambil. Semua harus melalui proses yang matang.

Di sisi lain, banyak warga yang khawatir. Soal biaya. Kalau nama provinsi benar-benar diganti, pasti butuh dana besar. Dokumen pemerintahan harus diperbarui. Identitas lembaga harus disesuaikan. Papan nama instansi juga harus diganti. Semua itu butuh uang.

Rahmat mengakui, perubahan nama pasti membawa konsekuensi anggaran. Tapi, kalau usulan ini nanti disetujui, biayanya akan dihitung dengan cermat. "Biayanya akan dihitung dan menjadi belanja daerah dari APBD," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Jawa Barat sudah menggelar rapat kerja dengan Koordinator dan Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat pekan lalu. Hasilnya, mereka sepakat untuk melanjutkan aspirasi perubahan nama menjadi Provinsi Sunda ke proses legislasi resmi.

Rahmat menekankan, DPRD menerima usulan ini bukan berarti langsung setuju. Baru sebatas memberi ruang agar aspirasi masyarakat dikaji lewat mekanisme yang berlaku. Usulan pergantian nama, katanya, bukan barang baru. Wacana ini punya sejarah panjang, bahkan sudah ada sejak awal Indonesia merdeka. "Usulan ini memiliki sejarah panjang bahkan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu ini usulan mayoritas warga yang tahu ilmu dan sejarahnya," ujarnya.

Atas dasar itu, DPRD menilai usulan ini layak dibahas secara resmi. Akan ada penyusunan naskah akademik, kajian komprehensif, dan tahapan legislasi lainnya sebelum keputusan final diambil.

Kekhawatiran publik juga muncul soal biaya. Kalau nama provinsi benar-benar diganti, pasti butuh dana besar. Dokumen pemerintahan harus disesuaikan. Identitas lembaga harus diubah. Papan nama instansi juga harus diganti. Semua itu butuh anggaran.

Rahmat mengakui, perubahan nama bakal membawa konsekuensi anggaran. Tapi, aspek pembiayaan akan dihitung secara cermat kalau usulan ini nantinya disetujui. "Biayanya akan dihitung dan menjadi belanja daerah dari APBD," tegasnya.

Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda memang bukan isu baru. Sudah bergulir sejak lama, bahkan sejak awal kemerdekaan. Tapi, setiap kali muncul, selalu ada pro dan kontra. Kali ini, DPRD Jawa Barat memutuskan untuk melanjutkannya ke proses legislasi. Keputusan ini diambil setelah rapat kerja dengan Koordinator dan Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat pekan lalu.

Rahmat menekankan, langkah DPRD menerima usulan bukan berarti langsung menyetujui. Tahapan saat ini baru sebatas memberi ruang agar aspirasi masyarakat dikaji. Prosesnya masih panjang. Naskah akademik harus disusun. Kajian komprehensif harus dilakukan. Baru setelah itu, keputusan diambil.

Di balik pro dan kontra, satu hal yang jelas: identitas budaya Sunda menjadi alasan utama. Menurut Rahmat, identitas jati diri suku Sunda terancam punah. Itulah mengapa usulan ini dianggap penting. Tapi, apakah perubahan nama akan menyelesaikan masalah? Atau justru menambah beban? Itu yang masih jadi pertanyaan.