Gaikindo Desak Insentif untuk Mobil Hybrid Juga

Ketua Bidang Pengembangan Pasar Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto, menyampaikan pandangannya soal insentif kendaraan ramah lingkungan. Menurutnya, dukungan pemerintah seharusnya tidak hanya diberikan kepada mobil listrik murni atau BEV. Mobil hybrid, plug-in hybrid (PHEV), dan Range Extender Electric Vehicle (REEV) juga layak mendapatkannya.

"Saya udah bilang dari dulu, ya, mesti dikasih insentif itu. Harusnya listrik dan hybrid, plug-in hybrid, maupun REEV," kata Jongkie.

Jongkie kemudian menjelaskan alasan di balik pernyataannya. Ia memaparkan bahwa mobil hybrid, PHEV, dan REEV menggunakan mesin pembakaran internal (ICE) yang dibantu oleh motor listrik. Karena itu, konsumsi bahan bakarnya jauh lebih irit. Mesin bensin tidak bekerja penuh setiap saat, sehingga emisi yang dihasilkan juga rendah.

"Dia sudah hemat bahan bakar, karena mesin ICE-nya jarang-jarang jalan. Dia juga rendah polusi," jelas mantan teknisi mobil kepresidenan ini.

Satu kelebihan lain, menurut Jongkie, mobil-mobil elektrifikasi selain BEV tidak terlalu bergantung pada infrastruktur pengisian daya. Di Indonesia, jumlah stasiun pengisian masih terbatas. Ini berbeda dengan mobil listrik murni yang sangat membutuhkan charging station.

Kapasitas baterai pada mobil hybrid, PHEV, dan REEV juga jauh lebih kecil. Jika BEV menggunakan baterai besar untuk menempuh jarak ratusan kilometer, mobil-mobil ini cukup dengan baterai yang mampu menempuh 80 hingga 100 kilometer saja. Baterai yang lebih kecil membuat harga jualnya lebih terjangkau.

"Harganya ini lebih terjangkau dibandingin mobil full BEV, karena baterainya kecil, yang ono gede. Ya kan? Betul sih bisa 700 kilo, 800 kilo. Tapi kita nggak perlu kok, yang kecil ini bisa 80 kilo, 100 kilo. Cukup," kata Jongkie.

Selain itu, mobil hybrid, PHEV, dan REEV masih menggunakan komponen kendaraan berbasis mesin bakar. Misalnya radiator, knalpot, dan filter. Sementara mobil BEV sama sekali tidak memakai komponen-komponen tersebut.

"Jadi saya nggak khawatir pabrik radiator tutup, pabrik knalpot tutup, pabrik filter tutup. Itu di mobil BEV kan nggak dipakai. Itu yang terjadi di Thailand. Nah kita jangan sampai begitu dong," kata Jongkie.

Sejak awal, Gaikindo sudah mengusulkan agar insentif tidak hanya berfokus pada mobil BEV. Jongkie mengingatkan kembali usulan tersebut.

"Maka dari itu, waktu itu kami mengusulkan, Pak, tolong diperhatikan, ini mobil hybrid, plug-in hybrid, REEV. Jadi kalau nanti ada insentif, tolong dikasih deh. Nggak usah sama seperti BEV, tapi dikasih, karena ini juga bagus dan membantu program pemerintah," katanya.

Jongkie menilai dukungan terhadap mobil hybrid, PHEV, dan REEV sejalan dengan dua tujuan utama pemerintah dalam mempercepat kendaraan elektrifikasi. Pertama, mengurangi subsidi BBM. Kedua, menurunkan polusi sesuai komitmen dalam Paris Agreement.

"Program pemerintah itu purpose-nya apa, sih? Kan dua, ingin akselerasi mobil-mobil BEV supaya dua hal. Yang pertama, subsidi BBM bisa dikurangi. Yang kedua, karena kita menangani Paris Agreement, polusi harus diturunkan," pungkasnya.

Dari penjelasan Jongkie, terlihat bahwa mobil hybrid dan sejenisnya menawarkan solusi transisi yang lebih realistis untuk Indonesia saat ini. Infrastruktur pengisian daya yang belum merata dan harga baterai yang masih mahal menjadi kendala utama mobil listrik murni. Dengan memberikan insentif pada mobil hybrid, pemerintah bisa tetap mendorong pengurangan emisi dan konsumsi BBM tanpa harus menunggu kesiapan infrastruktur yang lengkap. Ini juga menjaga industri komponen dalam negeri tetap berjalan.