Gubernur California Usulkan Pajak 100% Terhadap Dana Gelap

Pada 28 Mei 2026, Gubernur California Gavin Newsom mengumumkan rencana untuk mengenakan pajak 100% pada dana sebesar US$ 1,776 miliar yang dialokasikan untuk korban dugaan “persenjataan” politik. Langkah ini bertujuan menutup dana yang dianggap dana gelap.

Kantor pers gubernur menggambarkan dana tersebut sebagai “dana gelap”.

“Salah satu hal yang menurut saya akan kita coba lakukan... adalah mengenakan pajak 100%. Siapa pun dari California yang menerima dana tersebut, kami ingin mengenakan pajak 100% dari hasil tersebut dan itu adalah tindakan yang dapat diambil oleh negara bagian California,” kata Newsom.

Namun, Newsom belum menyebutkan kapan pajak tersebut akan diberlakukan. Gedung Putih dan Departemen Kehakiman belum menanggapi permintaan komentar terkait rencana tersebut.

Dana tersebut diumumkan pekan lalu sebagai bagian dari penyelesaian hukum dengan Internal Revenue Service (IRS). Trump sebelumnya menggugat IRS karena laporan pajaknya bocor ke media.

Trump memberikan pengampunan kepada lebih dari 1.500 terdakwa kasus 06 Januari 2025. Beberapa di antaranya kini menghitung biaya penuntutan, hukuman penjara, dan kerugian bisnis mereka dengan harapan mendapatkan kompensasi atas apa yang mereka anggap penyalahgunaan wewenang oleh Departemen Kehakiman di bawah mantan Presiden Joe Biden.

Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini sudah menghadapi tantangan hukum dari dua petugas polisi yang membela Gedung Capitol AS dari para perusuh pada 06 Januari 2021.

Partai Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik mempertanyakan legalitas dana tersebut, serta bagian dari kesepakatan yang “melarang selamanya” IRS untuk mengaudit klaim pajak masa lalu oleh Trump, kerabatnya, dan bisnisnya.

“(Dana tersebut) berpotensi memberikan kompensasi kepada seseorang yang menyerang petugas polisi, mengakui kesalahannya, dihukum, diampuni, dan sekarang kita akan membayar mereka untuk itu? Itu tidak masuk akal,” kata Senator Partai Republik Thom Tillis dari Carolina Utara.

Proposal ini mencerminkan ketegangan antara alokasi dana politik dan tanggung jawab hukum, serta dapat memengaruhi pendapatan negara bagian dan proses hukum federal.