Indonesia Tutup Pembelian BBM Subsidi, Malaysia Berbeda Kuota

Di tengah krisis minyak global yang dipicu konflik di Timur Tengah, pemerintah Indonesia menutup pintu bagi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Kebijakan ini juga diikuti negara tetangga, Malaysia, meski batasan yang diberlakukan berbeda secara signifikan.

BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar, kini dibatasi. Pemerintah menetapkan kuota 50 liter per hari untuk mobil pribadi. Pembelian hanya dapat dilakukan lewat barcode MyPertamina, dan setiap kendaraan tidak boleh melebihi 50 liter dalam satu hari.

“Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, dalam konferensi pers online pada Selasa, 31 Maret 2026.

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menegaskan bahwa pembatasan ini hanya berlaku untuk kendaraan roda empat pribadi. Ia menambahkan, “Untuk 50 liter tadi, yang untuk per mobil, itu tidak berlaku untuk angkutan truk-truk. Truk kan harus lebih banyak atau angkutan bus itu pasti lebih dari itu, standarannya itu.”

Dengan kuota 50 liter per hari, satu mobil pribadi dapat membeli maksimal 1.500 liter Pertalite dalam sebulan. Angka ini cukup besar bila dibandingkan dengan batasan di Malaysia.

Di Malaysia, BBM subsidi jenis bensin RON 95 juga dibatasi, namun kuota lebih rendah. Sebelumnya, pengguna dapat membeli 300 liter per bulan; kini kuota turun menjadi 200 liter per bulan. Jika dibagi rata, kuota harian menjadi sekitar 6,5 liter, atau 45,6 liter per minggu.

Harga Bensin RON 95 subsidi di Malaysia tetap di 1,99 ringgit (sekitar Rp 8.000) per liter. Setelah kuota 200 liter habis, pembelian akan dikenai harga non‑subsidi, yakni 3,87 ringgit (sekitar Rp 16.267) per liter.

“Media melaporkan bahwa 90% konsumen menggunakan kurang dari 200 liter bahan bakar sehingga mayoritas masih terlindungi,” tutur Nazmi Idrus, Kepala Ekonom CGS International Securities Malaysia. Ia menilai penyesuaian kuota lebih baik daripada kenaikan harga RON 95 secara luas.

Namun, ada pengecualian bagi kendaraan yang digunakan untuk e‑hailing atau taksi online. Menurut Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, pengemudi e‑hailing yang memenuhi syarat dapat menikmati kuota 800 liter BBM subsidi per bulan.

Dengan pembatasan ini, pemerintah Indonesia dan Malaysia mencoba menyeimbangkan kebutuhan energi dengan kestabilan harga. Kebijakan ini menandai langkah kedua negara dalam menanggapi krisis minyak global, meski pendekatan dan kuota yang diberlakukan berbeda. Keduanya tetap menyesuaikan kebijakan agar tetap melindungi konsumen, khususnya pengguna BBM subsidi dalam jumlah besar.