Iran Tutup Selat Hormuz Lagi, Pertamina Tunggu Dua Kapal

Iran menutup kembali Selat Hormuz pada hari Sabtu, 18 April 2024, setelah sempat dibuka hanya beberapa jam. Tindakan ini diambil karena Amerika Serikat dianggap melanggar janji dengan melanjutkan blokade angkatan lautnya terhadap kapal-kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan Iran.

Vega Pita, Corporate Secretary PT Pertamina Internasional Shipping (PIS), menyatakan bahwa dua kapal Pertamina masih tertahan di Selat Hormuz. Ia menegaskan kondisi kedua kapal tersebut aman. “Dua kapal di Teluk Arab, belum bisa (lewati Selat Hormuz). Kondisinya aman,” kata Vega pada 19 April 2026.

Menurut data pelacak perjalanan kapal Vessel Finder, sampai pekan lalu dua tanker Pertamina terdeteksi berada di wilayah Teluk Persia. Kapal Pride berada di lepas pantai Al Jubail, Arab Saudi, sementara Gamsunoro tercatat di lepas pantai Dubai, Uni Emirat Arab.

Vega menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau dan siaga terhadap segala situasi terbaru. Ia menyiapkan rencana pelayaran (passage plan) agar kedua kapal dapat segera berlayar setelah jalur laut dibuka kembali. “Kita tetap monitor dan siaga melakukan pemantauan secara intensif dan menyiapkan perencanaan pelayaran yang aman agar kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro dapat melintasi Selat Hormuz,” tuturnya.

PIS melakukan persiapan yang meliputi penyusunan rute, identifikasi risiko, navigasi elektronik, serta rencana kontingensi. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri RI yang membantu komunikasi via jalur diplomatik dengan otoritas terkait.

Selain itu, PIS berkoordinasi dengan perusahaan asuransi, manajemen kapal, pemilik kargo, dan otoritas setempat guna memastikan seluruh prosedur perizinan terpenuhi. “Prioritas perusahaan tetap pada keselamatan awak kapal serta keamanan armada dan kargo,” ujarnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pertamina berharap kedua kapal dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman setelah situasi di wilayah tersebut stabil. Kesiapan dan koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam mengatasi hambatan operasional akibat blokade.