Kab. Bandung Siapkan 546 Titik DI, ACC Rp334 Miliar

Di tengah khawatir akan musim kemarau yang lebih panjang dan kering, pemerintah Kabupaten Bandung sudah mempersiapkan langkah konkret. Salah satu fokus utama adalah penanganan dan pengelolaan 546 titik daerah irigasi (DI) yang berada di wilayahnya.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan tersebut ke pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup perbaikan, normalisasi saluran, hingga pembangunan daerah irigasi. “Alhamdulillah sudah kami usulkan. Ternyata setelah kita kaji dengan konsultan, dari 546 titik DI ini dianggaran kami usulkan anggarannya Rp947 miliar dan alhamdulillah tahun ini diberikan di ACC Rp334 miliar dan sisanya tahun depan,” ujar Dadang kepada awak media pada Rabu, 10 Juni 2026.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang. Ia menambahkan bahwa upaya ini juga mendukung salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya swasemda pangan nasional. “Terutama swasemda pangan nasional,” tambahnya. Dadang menekankan bahwa strategi ini diimplementasikan secara lintas sektoral. “Nah, mudah-mudahan dengan kolaborasi ini tiga hal tadi dan tentunya lokasi sawah atau area mana yang masih kekurangan air dan sebagainya kita akan hitung,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Ina Dewi Kania, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung. Koordinasi tersebut dilakukan sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing. “Jadi penanganan irigasi harus menyentuh dari hulu hingga hilir. Kalau irigasi primer dan sekunder berada di bawah Dinas PUTR. Kalau kami menangani irigasi tersier. Selain itu, ada juga penanganan yang kewenangannya di provinsi, dan pusat,” kata Ina.

Ina juga menyoroti persiapan alat dan mesin pompa pertanian yang telah disiapkan untuk para petani. Semua alat tersebut tersedia di setiap Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), lembaga ekonomi pedesaan yang dibentuk dan dikelola oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani. “Jadi para petani bisa dapat memanfaatkan alsintan di UPJA,” ungkapnya.

Menurut data, mayoritas lahan sawah di Kabupaten Bandung merupakan sawah irigasi. Total lahan sawah mencapai sekitar 28 ribu hektare, dengan 20 ribu hektare di antaranya merupakan sawah irigasi. Ina menegaskan bahwa pihaknya telah membangun kewaspadaan untuk mengantisipasi kekeringan. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan imbauan melalui surat edaran kepada para petani, petugas lapangan, hingga camat.

“Kepada para petani, petugas lapangan, dan camat selaku pembina wilayah untuk memantau ketersediaan air secara berkala. Bagi petani atau penggarap di sawah tadah hujan, kami mengimbau untuk beralih sementara waktu ke tanaman sayuran yang membutuhkan air lebih sedikit, seperti caisim atau sosin, kangkung, bayam,” pungkasnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung berharap dapat meminimalisir dampak kekeringan pada sektor pertanian. Fokus pada pengelolaan DI, koordinasi lintas lembaga, serta penyediaan alat pompa dan edukasi bagi petani menjadi inti strategi adaptasi. Perhatian khusus terhadap ketersediaan air dan perencanaan alokasi sumber daya diharapkan dapat menjaga produktivitas sawah sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.