Kemacetan Cileunyi‑Cibiru: Upaya Underpass dan Flyover

Macet di Jalan Cileunyi‑Cibiru sudah menjadi bagian rutin kehidupan warga. Jalan nasional ini seringkali terjebak kemacetan di pagi, sore, dan malam hari. Peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas masyarakat di kawasan tersebut membuat lalu lintas menjadi padat, terutama pada jam sibuk.

Menurut pakar transportasi Sony Sulaksono dari Institut Teknologi Bandung, kemacetan di ruas ini sudah berlangsung lama. Ia menegaskan bahwa kemacetan di kota Bandung biasanya mencapai puncaknya di daerah perbatasan. “Kalau di Timur itu di Cibiru, kalau di Selatan itu adalah sekitar Soekarno Hatta, di daerah pintu-pintu tolnya, di barat itu di Cimahi, utara di Lembang. Itu memang hal yang memang harus diperhatikan,” kata Sony pada 23 April 2026.

Wacana pembangunan underpass di kawasan Cibiru sudah ada sejak lama, namun belum terlaksana. Sony menjelaskan bahwa alternatifnya adalah flyover atau terowongan, tergantung kondisi tanah. “Sebagai alternatif dari flyover, karena bentuk tanahnya itu memang lebih cocok dibuat terowongan. Tapi kan saya nggak tahu nih (alasan belum terlaksana), dari pemerintah dulu kan itu jalan nasional. Setidaknya ada penelitian waktu itu oleh PU akan dibangun underpass di Cibiru dan kalau nggak salah juga itu di RT RW juga sudah ada Persimpangan Cibiru. Tapi karena memang dari PU sendiri kan sudah tidak ada pendanaan lagi ya, karena ada efisiensi segala macem, jadi mungkin agak pending gitu,” ungkapnya.

Apakah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dapat membantu merealisasikan proyek ini? Sony bersikap optimis, asalkan KDM (Kementerian Dalam Negeri) diberi keleluasaan oleh pemerintah pusat karena jalan tersebut merupakan jalan nasional. “Makanya kalau kemarin ada usulan dari KDM akan mengambil perbaikan jalan-jalan di Pantura yang rusak-rusak, itu mungkin juga bisa diarahkan gitu. Kalau memang wacananya dari Pemerintah Jawa Barat akan mengambil pemeliharaan jalan-jalan nasional yang ada di Jawa Barat, saya kira mungkin bisa diarahkan salah satunya adalah untuk membuat underpass Cibiru itu,” ungkapnya.

Proyek underpass, flyover, atau pelebaran jalan bisa dilakukan bila pemerintah benar-benar turun tangan. Sony menilai masalah utama bukan pada lebar jalan, melainkan pertemuan dua arus lalu lintas di Cibiru, yaitu dari Jalan Surapati‑AH Nasution dan Soekarno‑Hatta. “Sebenarnya kan kemacetan itu lebih banyak disebabkan karena pertemuan dua jalan nasional, satu yang Soekarno-Hatta, satu lagi yang Surapati lurus itu. Nah ini yang sebenarnya masalahnya di situ, bukan masalah lebar jalan gitu. Kalaupun nanti akan dibangun flyover atau underpass, pasti akan ada pelebaran di sekitar kawasan simpang tersebut,” ujarnya.

Selain itu, beban kendaraan dari arah Cileunyi juga memicu kemacetan panjang. Arus kendaraan dari Sumedang dan Garut bertemu di Cileunyi, memicu kemacetan hingga ke Cibiru. “Jadi sebenarnya empat pertemuan besar ini itu harus salah satu dipisah istilahnya. Dipindahkan ke entah itu jadi flyover, entah itu menjadi underpass,” tuturnya.

Sony mengingatkan bahwa pembangunan Flyover Kopo memerlukan kajian yang cukup lama. Proyek serupa di Muhammad Toha dan Samsat Soekarno‑Hatta tidak terealisasi karena kendala pembebasan lahan. “Begitu pun saat disinggung mengenai urgensi penyatuan kawasan Gedung Sate dan Gasibu yang dilakukan Pemprov Jabar, Sony meyakini KDM juga bisa membangun Flyover Cileunyi‑Cibiru.”

Ia menambahkan bahwa KDM pernah mengusulkan pengambilalihan dan pemeliharaan jalan nasional di Pantura. “Kan kemarin itu beberapa kali ada statement dari KDM, banyak jalan nasional yang di Pantura itu rusak terus. Kemudian KDM pernah mengusulkan, ya sudah semua jalan nasional akan diambil alih, diperbaiki, dirawat, dipelihara oleh Jawa Barat. Karena Jawa Barat merasa bisa mengerjakan. Artinya kan rencana-rencana KDM untuk memelihara jalan-jalan nasional, ya ada berarti uangnya. Nah mungkin salah satu bisa memperbaiki Cibiru ini. Jadi sebenarnya kalau memang ada niatan dari KDM Jawa Barat, untuk membantu pemeliharaan dan pembangunan jalan nasional yang ada di Jawa Barat, saya kira Cibiru akan menjadi prioritas pembangunan flyover ini, biar tidak macet terus,” tuturnya.

Dengan demikian, Sony mendorong pemerintah provinsi untuk berkoordinasi dengan pusat. “Kita dorong aja Gubernur Jawa Baratnya gitu. Apalagi dia kan punya uang untuk membuat, menyatukan Gedung Sate dengan Gasibu misalnya. Artinya kan pendanaan dari Jawa Barat masih memungkinkan seperti itu. Tinggal dilakukan koordinasi antara Jawa Barat dengan pusat, serta dengan pembangunan baik itu terowongan atau flyover di Cibiru itu,” terangnya.

Menurut Sony, langkah signifikan dari KDM diperlukan untuk warga Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya. Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur fisik yang mendesak. “Kalau Gasibu itu kan sebenarnya ya oke lah jadi ikon wisata, tapi kan yang diurgensikan sebenarnya Cibiru kan, ini dari tahun 2010 kan udah bermasalah ini sebenarnya,” pungkasnya.

Masalah kemacetan di Jalan Cileunyi‑Cibiru menuntut solusi yang melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Pembangunan underpass atau flyover dapat mengurangi pertemuan dua arus lalu lintas, sementara pemeliharaan jalan nasional di Pantura dapat meningkatkan kondisi jalan secara keseluruhan. Keputusan akhir akan bergantung pada alokasi dana dan komitmen politik dari semua pihak terkait.