Korea Tambah Anggaran 293 Triliun Won Reaksi Harga Minyak

Di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah, pemerintah Korea Selatan mengajukan tambahan anggaran belanja sebesar US$ 17,3 miliar, setara Rp 293 triliun (kurs Rp 16.949). Besaran ini dikepalai oleh Presiden Lee Jae Myung dan merupakan permohonan kedua dalam kurang dari satu tahun pemerintahan beliau.

Konflik tersebut menekan harga minyak, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pertumbuhan dan inflasi di Korea Selatan. Negara ini merupakan importir minyak terbesar keempat di dunia, dengan 70 % pembelian berasal dari wilayah Timur Tengah. Oleh karena itu, dampak harga minyak yang melonjak terasa langsung pada ekonomi domestik.

Rencana belanja ini terdiri dari beberapa alokasi utama. Sebanyak 10,1 triliun won akan dialokasikan untuk menanggapi kenaikan harga minyak. Selanjutnya, 2,8 triliun won ditujukan sebagai bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kaum muda. Untuk pengusaha yang terdampak konflik, pemerintah menyediakan 2,6 triliun won. Kompensasi atas kerugian perusahaan kilang minyak akibat penerapan batas atas harga nasional pertama dalam hampir 30 tahun juga masuk dalam anggaran, sebesar 5,0 triliun won. Selain itu, 4,8 triliun won akan digunakan untuk voucher konsumen, dengan nilai antara 100.000 hingga 600.000 won per orang, tergantung pada pendapatan dan wilayah. Voucher ini dikecualikan bagi mereka yang masuk kategori 30 % pendapatan teratas nasional.

Menteri Anggaran Park Hong Keun menegaskan, “Di luar data ekonomi, kesulitan dan kecemasan yang dirasakan oleh rakyat serta pengusaha kita semakin mendalam. Respons yang bersifat preventif jauh lebih penting daripada apa pun.”

Anggaran tambahan ini tidak berasal dari penerbitan utang baru. Sumbernya berasal dari kelebihan penerimaan pajak, yang dipengaruhi oleh lonjakan ekspor cip dan peningkatan pasar saham. Selain itu, rencana belanja mencakup pembayaran kembali obligasi negara sebesar 1 triliun won.

Dengan tambahan ini, total belanja pemerintah pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 752,1 triliun won, naik 11,8 % dibandingkan tahun lalu. Sebelum perang meletus, pemerintah berencana membelanjakan 727,9 triliun won. Pemerintah Korea Selatan memperkirakan suntikan dana ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2 poin persentase. Meski belanja meningkat, defisit fiskal tahun ini justru menyempit menjadi 3,8 % dari Produk Domestik Bruto (PDB), turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,9 % dan 4,2 % pada tahun lalu. Rasio utang terhadap PDB diperkirakan berada di angka 50,6 %, dibandingkan proyeksi awal 51,6 % dan 49,1 % pada tahun 2025.

Rencana ini menandai upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh konflik global, sekaligus menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi kecil. Dengan alokasi yang terfokus pada sektor energi, masyarakat berpenghasilan rendah, dan pengusaha, pemerintah berharap dapat meminimalkan tekanan sosial dan ekonomi yang muncul akibat lonjakan harga minyak.