Pemerintah Andalkan B50 dan PLTS 100 GW Hadapi Krisis Global

Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia di tengah berbagai tekanan global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut ada dua sumber utama ketidakpastian: konflik geopolitik dan disrupsi teknologi.

Konflik yang masih berlangsung, seperti perang di Ukraina dan gejolak di Selat Hormuz, menjadi perhatian serius. Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan atau AI juga menambah ketidakpastian. "Indonesia harus memperkuat fondasi ekonomi, terutama terkait dengan supply chain," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta Pusat, pada 10 Juli 2026.

Menurut Airlangga, arahan Presiden adalah memperkuat dua hal: kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Salah satu langkah konkret adalah program biodiesel B50. Program ini dinilai strategis karena mengurangi ketergantungan pada impor solar.

"Kemarin Bapak Presiden meluncurkan yang namanya B50, dan B50 itu menunjukkan bahwa Indonesia bisa punya kekuatan sendiri karena dengan B50, solar itu kita tidak impor lagi dan kita menghemat devisa Rp 177 triliun," jelas Airlangga.

Angka penghematan devisa itu cukup besar. Selain itu, program B50 juga mendukung target transisi energi. Airlangga menyebut kebijakan ini bisa menekan emisi sekitar 44 juta ton setara CO2, membantu Indonesia mencapai target net zero emission.

Pemerintah juga mendorong pengembangan energi surya. Targetnya, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt bisa beroperasi sebelum tahun 2029. "Bapak Presiden mendorong mulainya program 100 gigawatt berbasis solar," kata Airlangga.

Proyek ini terkait erat dengan hilirisasi ekosistem baterai elektrik. Bukan hanya untuk kendaraan listrik, tetapi juga untuk sistem penyimpanan baterai. Investasi untuk proyek ini berada di kawasan Kendal, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Dari penjelasan Airlangga, terlihat bahwa pemerintah mengandalkan dua pilar utama: energi terbarukan dan pengurangan impor. Program B50 dan PLTS 100 gigawatt menjadi andalan untuk menjaga ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Keduanya diharapkan bisa berjalan beriringan, mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus menghemat devisa negara.