Korupsi Pemerintah dan Depresi: Peran Status Sosial di China

Korupsi sering dipandang sebagai musuh bagi pertumbuhan ekonomi dan integritas hukum suatu negara. Tetapi, ternyata tindakan korupsi juga memengaruhi kesehatan mental warga.

Sebuah studi pada tahun 2022 berjudul 'The influence of perceived government corruption on depressive symptoms with social status as a moderator' menjelaskan hubungan ini. Penelitian ini meneliti bagaimana persepsi korupsi pemerintah memengaruhi gejala depresi di Tiongkok dan bagaimana status sosial dapat memoderasi efeknya.

Data berasal dari China Family Panel Studies (CFPS2018) pada tahun 2018. Selama survei, 14.116 responden berusia antara 16 dan 96 tahun dipilih secara acak.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: 1. Persepsi korupsi pemerintah berkorelasi positif secara signifikan dengan gejala depresi. 2. Kelas sosial memiliki efek penghambat dalam memoderasi hubungan tersebut. 3. Efek moderasi hanya signifikan bagi responden yang memiliki pendidikan antara SMP dan sarjana.

Temuan ini memberi petunjuk bagi negara berkembang dan masyarakat transisi seperti Tiongkok. Untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat secara psikologis, perlu diperkuat upaya pemberantasan korupsi, didukung mobilitas sosial, dan ditingkatkan rasa pencapaian masa depan.

Menurut peneliti, korupsi dapat mengurangi kepercayaan terhadap institusi publik, menimbulkan rasa ketidakadilan, dan menciptakan perasaan tidak berdaya dalam menghadapi sistem sosial. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan tekanan psikologis dan memperburuk kesejahteraan mental.

Temuan ini menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya meningkatkan tata kelola pemerintahan, tetapi juga membantu menciptakan rasa keadilan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung kesejahteraan psikologis, terutama bagi kelompok dengan status sosial lebih rendah.