KPPU Putus Kasus Pinjaman Online P2P Lending 26 Maret

KPPU akan membacakan putusan terkait perkara pinjaman online pada 26 Maret 2026 di Jakarta. Putusan ini merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan yang kini telah masuk ke tahap Musyawarah Majelis Komisi. Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 05/KPPU-I/2025 dan menyoroti dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam layanan pinjam‑meminjam uang berbasis teknologi, atau fintech P2P lending.

Selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan berbagai pihak, serta pengumpulan dan pendalaman alat bukti secara menyeluruh, termasuk melalui permintaan data dan informasi dari berbagai pihak yang relevan. Langkah ini merupakan bagian dari prinsip kehati‑hatian guna memastikan setiap Putusan memiliki dasar yang kuat, objektif, dan akuntabel," ujar Fanshurullah, dalam keterangan tertulis, Selasa (24 Maret 2026).

Ia menjelaskan, hingga saat ini masih terdapat proses koordinasi atas sebagian data yang diminta kepada instansi pemerintah terkait. Meski demikian, Majelis Komisi terus melakukan komunikasi aktif untuk mempercepat pemenuhan data tersebut.

Sehubungan dengan masih berlangsungnya proses koordinasi atas sebagian data yang diminta kepada instansi Pemerintah terkait, Majelis memahami bahwa setiap lembaga memiliki mekanisme internal dan tata kelola tersendiri dalam penyediaan informasi. Dalam kerangka tersebut, Majelis terus melakukan komunikasi aktif dan konstruktif guna mempercepat penyelesaian permintaan dimaksud," jelasnya.

Majelis juga menekankan bahwa dukungan data dan informasi yang tepat waktu dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk instansi Pemerintah, merupakan bagian penting dalam memperkuat kualitas penegakan hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu, sinergi yang responsif dan berkelanjutan diharapkan dapat terus ditingkatkan, dan KPPU tetap membuka kesempatan atas berbagai data tambahan dari instansi Pemerintah. Majelis berharap proses penyampaian data dari instansi terkait dapat segera diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, guna semakin mengoptimalkan kualitas Putusan," tambahnya.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa independensi Majelis dalam memeriksa dan memutus perkara tetap menjadi prinsip utama. Putusan akan tetap dijatuhkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang telah diperoleh dan diuji dalam persidangan sebelum tenggat pembacaan Putusan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis memastikan bahwa Putusan yang akan diambil mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan, serta integritas proses berperkara. Setiap perkembangan tambahan yang relevan akan dipertimbangkan secara proporsional tanpa mengganggu jadwal pembacaan Putusan," tegasnya.

KPPU tetap berkomitmen menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan seluruh mitra kerja, dalam kerangka saling menghormati kewenangan dan peran masing-masing, guna mendukung sistem penegakan hukum yang efektif dan kredibel," pungkasnya. (akn/ega)

Peristiwa ini menyoroti betapa pentingnya koordinasi data dan independensi dalam proses pengambilan keputusan hukum. KPPU menegaskan bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti yang lengkap dan diuji secara objektif, sekaligus menjaga hubungan konstruktif dengan instansi pemerintah. Dengan demikian, proses penegakan hukum diharapkan tetap kredibel dan dapat diandalkan oleh masyarakat.