Lahan Bukan Milik Pemkot, Pembangunan Belawan Terhambat

Wali Kota Medan, Rico Waas, mengungkapkan berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya mengatasi banjir di kawasan Belawan. Salah satu persoalan paling mendasar adalah status kepemilikan lahan.

Menurut Rico, banyak bangunan dan permukiman di Belawan berdiri di atas tanah yang bukan merupakan wewenang Pemerintah Kota Medan. Hal ini membuat pemerintah daerah kesulitan melakukan pembangunan infrastruktur.

"Sehingga pembangunan jalan, drainase maupun fasilitas umum sering terkendala. Sering kali pemerintah tidak bisa masuk karena tanahnya bukan milik pemerintah. Ini yang harus kita petakan dan benahi bersama," ujarnya saat menerima kunjungan pengurus Lembaga Masyarakat Belawan (LMB) di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu, 08 Juli 2026.

Rico memberikan contoh nyata. Akses keluar jalan tol di Belawan sempat tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Apakah pemerintah, Pelindo, atau pihak lain. Situasi ini menunjukkan perlunya sinkronisasi antarlembaga dalam menentukan kewenangan pembangunan.

"Karena itu, Pemkot Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan memetakan status kepemilikan lahan agar pembagian tanggung jawab pembangunan menjadi jelas. Kita harus memiliki persepsi yang sama. Berapa persen lahan milik Pemkot, berapa persen milik Pelindo. Tidak perlu saling menyalahkan. Kalau itu lahan Pemkot, maka menjadi kewajiban kami membangun jalan, drainase hingga penyediaan air bersih," kata Rico.

Selain soal lahan, Rico juga menyoroti penataan kawasan permukiman sebagai solusi jangka panjang. Banjir rob terus melanda Belawan. Relokasi warga menjadi salah satu opsi, tapi pengalaman sebelumnya belum berjalan mulus.

Ia menyinggung program relokasi ke Kampung Nelayan yang belum optimal. Sebagian warga memilih kembali ke lokasi semula. Bahkan ada yang menjual rumah yang diberikan karena lokasi relokasi dinilai terlalu jauh dari tempat mereka mencari nafkah.

"Relokasi harus disiapkan bersama pekerjaannya juga. Infrastruktur dibenahi secara bertahap. Dengan rob yang terus datang, kita harus memetakan solusi dengan benar," ujarnya.

Desain tanggul sebenarnya sudah tersedia. Tapi masih ada penolakan dari sebagian masyarakat. Rico mengatakan perlu dicarikan solusi terbaik yang bisa diterima semua pihak.

Dalam pertemuan itu, Rico juga akan mengusulkan normalisasi Sungai Deli. Ini bagian dari upaya pengendalian banjir di kawasan utara Kota Medan.

Menurut Rico Waas, pembenahan Belawan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kawasan kumuh perlu ditata dengan pendekatan humanis. Tapi penegakan aturan juga tidak boleh diabaikan.

"Aturan harus ditegakkan, tetapi fasilitas juga harus kita siapkan. Kalau direlokasi, sekolah kita bantu, fasilitas kita siapkan. Yang penting bagaimana kita berbuat untuk manusia," katanya.

Ia menambahkan, kawasan yang telah dikosongkan akibat relokasi nantinya bisa dimanfaatkan. Misalnya sebagai daerah resapan air, ruang terbuka hijau, atau fasilitas publik lain seperti perpustakaan.

Sementara itu, Ketua DPP Lembaga Masyarakat Belawan, Effendy, menyampaikan aspirasi warga Kampung Nelayan Seberang. Mereka masih sering terkena dampak banjir pasang.

"Kami berharap pemerintah dapat memberikan kepastian terkait langkah penanganan yang sedang dipersiapkan bagi masyarakat di kawasan tersebut," ungkapnya.

Persoalan banjir di Belawan bukan hal baru. Wilayah pesisir ini memang rawan rob. Tapi tanpa kejelasan status lahan dan koordinasi antarlembaga, solusi jangka panjang sulit diwujudkan. Pemetaan lahan yang diusulkan Rico setidaknya menjadi langkah awal untuk memperjelas siapa bertanggung jawab atas apa.