Layanan Kontak Bupati Badung Diperluas hingga Desa

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berencana memperluas jangkauan layanan pengaduan digital bernama Kontak Bupati. Saat ini, layanan tersebut baru tersedia hingga tingkat kecamatan. Rencananya, ke depan layanan ini akan menjangkau hingga desa dan kelurahan.

"Layanan Kontak Bupati saat ini baru menjangkau tingkat kecamatan. Ke depan, layanan tersebut akan diperluas hingga tingkat desa dan kelurahan agar penanganan pengaduan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan responsif," ujar Kepala Diskominfo Badung, I Ketut Gede Arta, pada Rabu, 15 Juli 2026.

Perluasan ini didorong oleh komitmen pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi dalam mewujudkan pemerintahan digital. Memperkuat kanal digital dinilai sebagai keharusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan warga.

"Masyarakat dapat memilih kanal pengaduan sesuai kebutuhannya. Menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Arta.

Saat ini, Diskominfo Badung sudah mengintegrasikan berbagai pusat pengaduan warga. Mulai dari layanan penanganan darurat hingga saluran telepon khusus. Semua kanal ini disiapkan agar warga punya banyak pilihan akses yang efektif untuk melaporkan masalah di lapangan.

"Seluruh layanan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal sehingga pengelolaan pengaduan menjadi lebih efektif. Berbagai layanan pengaduan yang terintegrasi di antaranya layanan darurat 112, Call Center 1500092, SP4N-LAPOR, dan Kontak Bupati," ucap Arta.

Diskominfo Badung juga sudah menggandeng 25 Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang dimiliki sejumlah pemerintah desa terkait layanan ini. Sosialisasi dilakukan di Ruang Rapat Lantai III Diskominfo Badung pada Selasa, 14 Juli lalu.

Tingginya dinamika permasalahan di area perkotaan juga mendorong Diskominfo untuk melibatkan berbagai unsur keamanan lokal di tingkat pemerintahan desa. Kehadiran elemen masyarakat dan aparat di lapangan diharapkan bisa memotong birokrasi penanganan masalah tanpa terikat jam kerja resmi.

"Kompleksitas persoalan tidak mengenal jam kerja. Karena itu, diperlukan koordinasi yang cepat agar setiap pengaduan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti dengan melibatkan unsur seperti Linmas, Pecalang, Bakamda, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas," tutur mantan Camat Kuta Selatan ini.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah daerah berharap anggota KIM bisa berperan aktif sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan program pengaduan resmi ini. Informasi yang diedukasikan kepada warga harus memiliki tujuan yang jelas agar lembaga teknis terkait bisa langsung memberikan solusi.

"Narasi yang kita sampaikan harus memberikan dampak dan memiliki outcome yang jelas. Jadi terdapat relevansi antara informasi yang disampaikan dengan tindak lanjut oleh lembaga teknis, instansi vertikal, maupun instansi terkait lainnya," jelas Arta.

Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mempercepat respons terhadap laporan warga dengan melibatkan lebih banyak pihak di tingkat bawah. Dengan adanya KIM dan aparat keamanan lokal, diharapkan pengaduan bisa ditangani lebih cepat tanpa harus menunggu jam kerja.