Luke Thomas Mahony Jadi CEO Danantara Sumberdaya Indonesia

CEO Danantara Rosan Roeslani mengumumkan penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ia menegaskan empat alasan utama di balik keputusan tersebut.

Alasan pertama adalah pengalaman Thomas dalam memimpin perusahaan multinasional. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai direktur di PT Vale Indonesia Tbk (INCO), yang memberi bukti rekam jejaknya di industri global.

Alasan kedua menyoroti kemampuan bahasa. Meskipun berstatus Warga Negara Asing asal Australia, ia dapat berbahasa Indonesia. Istrinya, yang merupakan warga negara Indonesia, juga menjadi faktor penting dalam memudahkan komunikasi di dalam negeri.

Alasan ketiga mengacu pada latar belakang di sektor perdagangan dan pertambangan. Thomas memiliki pengalaman luas di kedua bidang tersebut, yang dianggap relevan untuk mengelola ekspor komoditas sumber daya alam.

Alasan keempat menekankan jaringan luas yang dimilikinya. Sebagai pemimpin di banyak perusahaan, ia telah membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan di industri.

“Kita kan melihat banyak pertimbangan juga, ini kan lebih dari track record-nya juga dan dia kan sangat memahami juga pengamalan sebelumnya baik di perusahaan multinasional, di Vale, dan dia pun bisa bahasa Indonesia juga karena kebetulan istrinya memang orang Indonesia,” ujar Rosan Roeslani kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 22 Mei 2026.

“Pengalaman trading-nya ada, mineral ada, jadi pimpinan di banyak perusahaan mineral. Jadi, dan network-nya juga baik. Dan penting juga kita lihat selama ini di Danantara juga bekerjanya juga sangat-sangat baik,” tambahnya.

DSI merupakan entitas usaha yang dibentuk untuk mengatur tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Pembentukannya mengikuti PP tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam melalui Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktik manipulasi seperti under invoicing dan transfer pricing, serta menekan pelarian devisa hasil ekspor (DHE). Melalui kebijakan ini, ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga fero alloy wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.

Menurut Airlangga Hartarto, Koordinator Bidang Perekonomian, DSI dibentuk oleh BPI Danantara sebagai upaya kontrol pengawasan atas ekspor devisa SDA komoditas strategis. Ia menjelaskan bahwa langkah ini juga membangun validitas dan integritas data perdagangan.

Ia menekankan dua dampak positif. Pertama, memperkuat kontrol terhadap DHE yang memengaruhi stabilitas nilai tukar dan transaksi neraca pembayaran. Kedua, mendorong optimalisasi penerimaan negara melalui pajak, bea keluar, maupun PNBP SDA.

“Terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga nilai tukar dengan cadangan devisa yang lebih besar,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada 20 Mei 2026.

Dengan penunjukan Luke Thomas Mahony dan pembentukan DSI, pemerintah berusaha memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis, memastikan integritas data perdagangan, dan meningkatkan penerimaan negara melalui mekanisme yang lebih transparan.