MBG Kurangi Penyaluran, Potensi Hemat Rp40 Triliun
Gambar atau konten salah?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menyiapkan opsi efisiensi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rencana tersebut menurunkan frekuensi penyaluran makanan dari 6 kali seminggu menjadi 5 kali seminggu.
Purbaya menyatakan bahwa pengurangan ini dapat menghemat sekitar Rp 40 triliun per tahun, berdasarkan perhitungan kasar BGN. Ia menambahkan, “Jadi ada efisiensi juga dari MBG. Jadi ada pengurangan cukup banyak tuh, yang dia bilang saja Rp 40 triliun hitungan pertama kasar, tetapi bisa lebih. Bukan saya motong ya, memang dia melakukan sendiri, karena dia (BGN) bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan seperti sekarang ini,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, pada hari Rabu (25 Maret 2026).
Namun, Purbaya belum dapat memberikan rincian lengkap tentang rancangan penghematan tersebut. Ia menyebutkan bahwa pengumuman resmi akan dilakukan oleh ketua BGN. “Dengan itu saja, bantalan kita masih cukup,” tambahnya.
Purbaya juga menegaskan bahwa rencana penghematan ini belum mencakup efisiensi sebesar Rp 80 triliun yang pernah diutarakan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menambahkan, “Saya akan buat merata seluruh K/L. Kita akan tentukan dari sini terus dia potong sendiri,” menegaskan strategi distribusi penghematan di semua kementerian dan lembaga.
Anggaran total untuk program MBG pada tahun 2026 mencapai Rp 335 triliun, lebih dari lima kali lipat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang hanya Rp 51,5 triliun. Dalam Undang‑undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, tercantum bahwa Rp 255,5 triliun dialokasikan khusus untuk pemenuhan gizi nasional atau pembelian makanan bergizi. Artinya, 76% dari total anggaran MBG akan digunakan untuk membeli makanan.
Dengan langkah pengurangan frekuensi penyaluran dan potensi penghematan sebesar Rp 40 triliun, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efisien sekaligus menjaga stabilitas anggaran. Rencana detail penghematan akan diumumkan lebih lanjut oleh BGN, sementara Menteri Keuangan menegaskan bahwa upaya ini masih dalam tahap awal dan masih dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Pertamina Dukungan Desa Energi, Padi Bali Naik 7,5 Ton
Garuda Atur Jadwal Pemulangan Haji 2026 di Jeddah.
Pemerintah, DPR Setujui UU P2SK, Reformasi Keuangan
DPR Setujui RUU P2SK, Mulai Tahap Akhir Persidangan
Debat Akhir HIPMI 2026: Kandidat BPP Bersaing Pasar Modal
PINDEX 2026: Pertamina Patra Niaga Pamer Teknologi Energi
