Menteri Haji: Biaya Haji 2027 Harus Dihitung Hati-Hati

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, mengungkapkan bahwa perhitungan biaya haji untuk tahun 2027 harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Alasannya, harga di berbagai sektor layanan mengalami kenaikan. Ia menyampaikan hal ini saat membuka acara Evaluasi Penguatan Layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Banjarbaru, pada Kamis, 09 Juli 2026.

Menurut Gus Irfan, ada beberapa faktor eksternal yang terus berubah dan mempengaruhi penyusunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi politik global yang tidak menentu, naik turunnya nilai tukar dolar Amerika Serikat, kenaikan harga bahan bakar pesawat atau avtur, dan kenaikan tarif sejumlah layanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

"Ketika kita mulai menghitung BPIH, kondisi berubah cukup cepat. Nilai tukar dolar bergerak, harga avtur meningkat, dan Pemerintah Arab Saudi juga menaikkan beberapa komponen layanan. Ini tentu harus masuk dalam perhitungan penyelenggaraan haji tahun depan," ujar Gus Irfan dalam keterangan resminya.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar biaya operasional haji menggunakan mata uang asing. Akibatnya, perubahan kurs dolar AS dan biaya penerbangan berdampak langsung pada besaran anggaran yang harus disiapkan pemerintah. Bukan hanya tiket pesawat, biaya penginapan dan kebutuhan logistik jemaah selama di Arab Saudi juga ikut naik. Karena itu, pemerintah harus menyesuaikan kembali rencana anggaran agar kualitas pelayanan untuk jemaah tetap baik.

"Penyesuaian bukan berarti kita serta-merta membebankan seluruh kenaikan kepada jemaah. Pemerintah tetap berupaya mencari formulasi terbaik agar pelayanan tetap terjaga, sementara biaya yang harus ditanggung jemaah tetap dalam batas yang rasional," tegasnya.

Gus Irfan memastikan bahwa penyusunan BPIH akan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan dana haji dan kemampuan finansial masyarakat. Pemerintah juga akan terus mencari cara untuk melakukan efisiensi, tetapi tanpa mengurangi aspek keselamatan dan kenyamanan jemaah.

"Prinsipnya, kita harus realistis terhadap kenaikan biaya, tetapi tetap berpihak kepada jemaah. Efisiensi akan terus kita lakukan, namun jangan sampai efisiensi tersebut mengurangi layanan dasar dan perlindungan yang menjadi hak jemaah," katanya.

Ia menambahkan, semua usulan penyesuaian biaya haji akan dibahas secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan ini akan mengacu pada hasil evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2026. "Tujuan akhirnya adalah memastikan jemaah tetap memperoleh pelayanan yang semakin baik dengan struktur biaya yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita berharap apa yang kita upayakan mendapatkan persetujuan dari DPR," pungkas Gus Irfan.

Pemerintah menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kenaikan biaya operasional dengan kemampuan membayar calon jemaah. Semua keputusan akhirnya akan bergantung pada hasil pembahasan dengan DPR, dengan harapan jemaah tetap mendapat layanan terbaik tanpa dibebani biaya yang terlalu tinggi.