Menteri Pertanian Ungkap Anomali Distribusi Gula di Pasar

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan keprihatinannya pada sidang DPR RI di Jakarta Pusat pada 08 April 2026. Ia menyoroti anomali dalam tata niaga gula yang, menurutnya, merugikan petani dan industri lokal. Gula domestik, meski masih diimpor, sulit menembus pasar.

“Yang kedua, yang juga seperti anomali. Satu sisi kita impor gula, tetapi anehnya gula kita tidak bisa laku. Molase kita tidak bisa laku. Dulu harganya molase itu Rp 1.900 per liter, Maret 2026 turun sampai Rp 1.000. Ada apa? Kemudian gula tidak bisa laku,” ujarnya.

Kerugian ini berdampak langsung pada kinerja BUMN sektor gula. Sebelumnya, laporan menunjukkan kerugian Rp 680 miliar bagi Sugar Co. Amran menemukan penyimpangan distribusi gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi sebagai gula putih, padahal seharusnya dialokasikan untuk industri.

“Rembesannya kita tangkap di Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah lainnya, rembesan gula rafinasi tetapi dikategorikan dimasukkan ke pasar sebagai white sugar, gula konsumsi. Ini membahayakan,” tambahnya.

Untuk menanggulangi masalah ini, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penerapan kebijakan Larangan dan Pembatasan (Lartas). Amran menegaskan bahwa Lartas sudah terbit dan menjadi solusi utama.

“Sehingga solusinya adalah bapak presiden perintahkan Lartas, larangan terbatas, dan itu sudah terbit. Jadi, sudah ada dua solusi ini. Karena ini satu kesatuan. Kita harus memberi batasan,” jelasnya.

Amran juga menekankan pentingnya keterlibatan BUMN dalam pengendalian distribusi agar sistem pengawasan berjalan lebih efektif. Pemerintah berkomitmen membenahi tata kelola komoditas gula nasional yang selama ini menghadapi tekanan dari hulu hingga hilir.

Masalah tidak hanya terletak pada produktivitas rendah. Distribusi dan tata niaga yang tidak sehat juga menjadi sorotan serius. Di sektor hulu, pemerintah memulai dari kondisi tanaman tebu yang sudah tidak produktif. Evaluasi nasional menunjukkan sebagian besar tanaman tebu telah melewati usia optimal dan tidak lagi mampu menghasilkan secara maksimal.

“Kami sudah sampaikan bahwa, setelah kami mengevaluasi tahun 2025 atas arahan bapak presiden, kami mengecek tebu-tebu kita seluruh Indonesia, 70% sampai 80% itu tidak layak, sehingga kita lakukan bongkar ratun. Dan Bapak Presiden meminta kami untuk membantu petani-petani tebu Indonesia. Kami langsung anggarkan Rp 1,7 triliun di 2025, kita lanjutkan di 2026,” sebut Amran.

Dari total sekitar 500 ribu hektare lahan tebu nasional, lebih dari 300 ribu hektare merupakan tanaman lama yang menjadi penghambat utama peningkatan produksi. Rencana pemerintah adalah melakukan bongkar ratun pada 300 ribu hektare tersebut.

“Rencana kami bongkar ratun karena 300 ribu lebih dari 500 ribu hektare itu tanaman lama. Tidak mungkin produksinya bisa naik. Sehingga petani tidak bisa untung,” jelasnya.

Sebagai bentuk keberpihakan kepada petani, pemerintah memberikan subsidi untuk program bongkar ratun dengan target 100 ribu hektare per tahun selama tiga tahun ke depan.

“Langkah pemerintah adalah kita bantu bongkar ratun, dan itu subsidi pemerintah. Ratun 100 ribu per tahun. Insya Allah 3 tahun selesai. Itu langkah pemerintah,” tegas Amran.

Amran juga menyiapkan revitalisasi besar-besaran industri gula nasional untuk memperkuat ekosistem dari hulu hingga hilir secara berkelanjutan. Dengan kombinasi strategi tersebut, ia optimistis Indonesia dapat segera mencapai swasembada gula konsumsi dalam waktu dekat.

“Kita perbaiki tanaman. Itu mutlak. Tiga tahun berturut-turut. Dan kalau kita lakukan, insya Allah white sugar, swasembada paling lambat tahun depan,” ucapnya.

Produksi gula nasional saat ini berada di kisaran 2,6-2,7 juta ton, sementara kebutuhan gula konsumsi sekitar 2,8-2,9 juta ton. Selisih yang harus dikejar relatif kecil dan semakin mendekati titik aman.

“Berarti sisa 100-200 ribu ton lagi. Insya Allah paling lambat tahun depan kita selesaikan,” ujarnya optimistis.

Lebih luas, kebutuhan gula nasional mencapai 6,7 juta ton, terdiri dari 2,8 juta ton gula konsumsi dan 3,9 juta ton gula industri. Dengan produksi gula kristal putih sekitar 2,67 juta ton dari luas areal 563 ribu hektare, masih dibutuhkan tambahan signifikan untuk mencapai kemandirian penuh.

Perubahan ini menandai langkah konkret pemerintah untuk menyeimbangkan produksi dan distribusi gula, sekaligus memberikan dukungan finansial kepada petani tebu. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan program bongkar ratun, harapan swasembada gula konsumsi Indonesia dapat terwujud dalam waktu singkat.