Obligasi Daerah di Palembang: Alternatif Pembiayaan Daerah
Gambar atau konten salah?
Di Palembang, sarasehan nasional bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” dimulai pada pukul 10.00 WIB Selasa, 19 Mei 2026. Acara ini digelar di Aston Palembang Hotel & Conference Centre dan dapat diikuti melalui live streaming.
Para pemangku kepentingan dari berbagai lapisan hadir di ballroom hotel. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, sudah berada di tengah acara. Begitu juga Prof. Didik Susetyo, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Sriwijaya. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fathoni, serta Kepala Departemen Penilaian Emiten Perusahaan Publik dan Perizinan Derivatif Keuangan dan Bursa Karbon OJK, I Made Bagus Tirthayatra, hadir bersama Heru Helbianto, Direktur Keuangan & Treasury Bank NTT. Beberapa kepala daerah dari Sumsel juga turut serta.
Acara ini diadakan saat masih tingginya ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dana transfer pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemerintah daerah kini dituntut lebih mandiri dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
Obligasi daerah dianggap sebagai solusi strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Selain sebagai instrumen pembiayaan, obligasi juga dapat menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam investasi publik. Diskusi di sarasehan menyoroti peluang, tantangan, dan langkah strategis implementasi obligasi daerah di Indonesia.
Tujuan lain kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, legislatif, akademisi, dan masyarakat tentang konsep serta mekanisme obligasi daerah. Selain itu, acara ini mendorong partisipasi investor dalam investasi publik daerah melalui instrumen pasar modal.
Keynote speaker di acara ini adalah Bobby Adhityo Rizaldi, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Narasumber lain yang hadir meliputi Melchias Markus Mekeng, Agus Fathoni, Prof. Didik Susetyo, I Made Bagus Tirthayatra, dan Heru Helbianto.
Acara dimoderatori oleh Aline Wiratmaja dan berakhir pada pukul 13.00 WIB. Peserta dapat mengikuti sesi secara online hingga waktu tersebut.
Dengan melibatkan berbagai pihak, sarasehan ini menegaskan pentingnya obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Kegiatan ini juga memperkuat pemahaman publik tentang mekanisme pasar modal dan potensi investasi publik. Seiring dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal, obligasi daerah menjadi instrumen yang layak dipertimbangkan dalam strategi pembangunan regional.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Cek Bansos PKH Tahap 3 Mulai 20 Juli, Siapkan NIK
Wapres Cek PSEL Palembang, Sorot Dampak Lalu Lintas Sampah
GoldenEye Kembali Malam Ini, Film Bond Perdana Brosnan
Kapolres Muba Tinjau Titik Longsor, Minta Warga Alih Jalur
Harga Emas Antam Turun Rp2.000 per Gram
Gibran Tinjau Jembatan Musi V, Progres Capai 91,21 Persen
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
