Obligasi Daerah di Palembang: Alternatif Pembiayaan Daerah

Lina F. · 2 min baca · 1 bulan lalu · 76 dibaca
Bisik.id
Obligasi Daerah di Palembang: Alternatif Pembiayaan Daerah

Gambar atau konten salah?

Di Palembang, sarasehan nasional bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” dimulai pada pukul 10.00 WIB Selasa, 19 Mei 2026. Acara ini digelar di Aston Palembang Hotel & Conference Centre dan dapat diikuti melalui live streaming.

Para pemangku kepentingan dari berbagai lapisan hadir di ballroom hotel. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, sudah berada di tengah acara. Begitu juga Prof. Didik Susetyo, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Sriwijaya. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fathoni, serta Kepala Departemen Penilaian Emiten Perusahaan Publik dan Perizinan Derivatif Keuangan dan Bursa Karbon OJK, I Made Bagus Tirthayatra, hadir bersama Heru Helbianto, Direktur Keuangan & Treasury Bank NTT. Beberapa kepala daerah dari Sumsel juga turut serta.

Acara ini diadakan saat masih tingginya ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dana transfer pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemerintah daerah kini dituntut lebih mandiri dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.

Obligasi daerah dianggap sebagai solusi strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Selain sebagai instrumen pembiayaan, obligasi juga dapat menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam investasi publik. Diskusi di sarasehan menyoroti peluang, tantangan, dan langkah strategis implementasi obligasi daerah di Indonesia.

Tujuan lain kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, legislatif, akademisi, dan masyarakat tentang konsep serta mekanisme obligasi daerah. Selain itu, acara ini mendorong partisipasi investor dalam investasi publik daerah melalui instrumen pasar modal.

Keynote speaker di acara ini adalah Bobby Adhityo Rizaldi, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Narasumber lain yang hadir meliputi Melchias Markus Mekeng, Agus Fathoni, Prof. Didik Susetyo, I Made Bagus Tirthayatra, dan Heru Helbianto.

Acara dimoderatori oleh Aline Wiratmaja dan berakhir pada pukul 13.00 WIB. Peserta dapat mengikuti sesi secara online hingga waktu tersebut.

Dengan melibatkan berbagai pihak, sarasehan ini menegaskan pentingnya obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Kegiatan ini juga memperkuat pemahaman publik tentang mekanisme pasar modal dan potensi investasi publik. Seiring dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal, obligasi daerah menjadi instrumen yang layak dipertimbangkan dalam strategi pembangunan regional.

Obligasi DaerahPembiayaan DaerahPasar ModalKemandirian FiskalDana Alokasi UmumPartisipasi MasyarakatInvestasi Publik

Komentar

Memuat komentar...