OJK Serahkan Dua Tersangka Kasus BPRS Khasanah Ummat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyelesaikan penyidikan kasus pidana perbankan syariah yang melibatkan PT BPRS Khasanah Ummat di Banyumas, Jawa Tengah. Pada Kamis, 12 November 2026, OJK menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas. Proses ini dikenal sebagai Tahap II.

Langkah ini diambil OJK untuk memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Tujuannya jelas: menjaga integritas industri perbankan dan melindungi kepentingan masyarakat luas.

Dua tersangka yang diserahkan adalah TR, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, dan AHK, pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS. Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan. Pembiayaan itu diduga tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang seharusnya.

Penyimpangan ini terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, dari Mei 2018 hingga September 2021. Total ada 21 fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada 20 nasabah. Potensi kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai sekitar Rp1,72 miliar.

Sebelum penyerahan tersangka, penyidik OJK telah lebih dulu menyerahkan berkas perkara (Tahap I) kepada JPU. Pada 11 November 2026, OJK menerima pemberitahuan bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21).

"Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK yang mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah," tulis OJK dalam keterangan resmi pada Jumat, 13 November 2026.

Atas perbuatan yang diduga dilakukan, TR dijerat dengan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sebagai alternatif, TR juga bisa dijerat dengan Pasal 63 ayat (4) huruf b dari undang-undang yang sama, dengan mempertimbangkan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang juga telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Sebagai alternatif, ia bisa dijerat dengan Pasal 63 ayat (2) dari undang-undang yang sama.

OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Tujuannya memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan profesional, tegas, dan konsisten.

"Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan perlindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional," tutup OJK.

Kasus ini menunjukkan bagaimana OJK menjalankan fungsi pengawasannya secara berjenjang. Dimulai dari pengawasan rutin, kemudian pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga akhirnya penyidikan. Dua tersangka kini telah berada di tangan kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Kerugian yang ditaksir mencapai Rp1,72 miliar menjadi angka yang cukup signifikan untuk sebuah bank perkreditan rakyat syariah di daerah.