Pansus 15 Bandung: Pajak Melebihi Target, PAD Turun

Iwan D. · 2 min baca · 1 bulan lalu · 66 dibaca

Pansus 15 Bandung: Pajak Melebihi Target, PAD Turun

Gambar atau konten salah?

Pansus 15 DPRD Kota Bandung terus meneliti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung untuk Tahun Anggaran 2025. Fokus utamanya adalah pendapatan pajak daerah, khususnya di Kota Kembang.

Hasil paparan LKPJ menunjukkan bahwa total pajak Kota Bandung mencapai Rp 3,1 triliun dari target Rp 3,3 triliun, setara dengan 91,7 persen dari target. Di antaranya, pajak restoran yang dipatok Rp 375 miliar berhasil mencapai Rp 433,3 miliar, atau 115,56 persen dari target. Pajak parkir, yang targetnya Rp 20 miliar, menorehkan Rp 23,5 miliar, setara 117,60 persen dari target.

Walaupun angka-angka tersebut tampak mengesankan, sektor pajak tetap menjadi sorotan. Anggota Pansus 15, Aan Andi Purnama, mengungkapkan bahwa peningkatan beberapa mata pajak tidak menandakan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). “Walau beberapa mata pajak naik, saya lihat justru realisasi PAD turun. Target tidak selalu menggambarkan potensi. Indikator kerjanya justru tidak ditampilkan. Padahal dengan melihat indikator kerja kita bisa melihat bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak atau misal indikator pertumbuhan wajib pajak baru,” ujar Aan.

Wakil Ketua Pansus 15, Heri Hermawan, menyoroti perbedaan realisasi pajak parkir dibandingkan tahun sebelumnya. “Dulu dalam pembahasan pajak parkir target yang dipatok sebesar Rp 45 miliar, namun justru sekarang hanya Rp 20 miliar. Jadi, pajak parkir ini saya lihat belum ada perbaikan yang signifikan, bahkan cenderung ada lost potential,” tambah Heri.

Anggota Pansus 15 lainnya, AA Abdul Rozak, menambahkan bahwa meski jumlah objek pajak meningkat, target pajak malah menurun dan kenaikan pendapatan tidak signifikan. “Harus ada pembanding dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga akan terlihat kinerjanya tidak hanya begitu-begitu saja,” pungkasnya.

Secara keseluruhan, meski pendapatan pajak melebihi target, indikator kerja menunjukkan penurunan PAD. Hal ini menandakan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap mekanisme pengumpulan pajak dan pemantauan kepatuhan wajib pajak.