PDIP Peringatkan PSI Jangan Sombong Soal 'Kandang Gajah'

Ketegangan antara PDIP dan PSI memanas setelah partai berlambang gajah tersebut menyatakan ambisinya menjadikan Jawa Tengah sebagai 'kandang gajah'. Pernyataan ini langsung mendapat respons keras dari kader PDIP.

Guntur Romli, politikus PDIP, meminta PSI tidak bersikap sombong. Menurutnya, klaim itu tidak berdasar karena PSI belum memiliki kekuatan politik yang memadai untuk merebut basis suara PDIP di Jawa Tengah.

Semua bermula saat Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo, mengumumkan rencana mendampingi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berkeliling wilayah tersebut. Yogo menyebut safari politik ini bertujuan memastikan Jawa Tengah benar-benar menjadi 'kandang gajah'.

"Kami segera menunggu jadwal dari Bapak untuk tanggalnya. Yang jelas, tugas kami hari ini mempersiapkan untuk Bapak turun, untuk Bapak keliling Jawa Tengah, memastikan bahwa Jawa Tengah benar-benar sebagai 'kandang gajah'," ujar Yogo pada Senin, 07 Juli 2026.

Yogo menjelaskan, usulan safari politik itu mencakup hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Namun, lokasi yang akan dikunjungi tetap menjadi keputusan Jokowi.

"Secepatnya, kita siapkan secepatnya. Kami akan kontak dengan tim, mudah-mudahan pertengahan bulan Juli ini sudah bisa berjalan. Kami mengajukannya hampir 35 kabupaten/kota ya, tentu ini akan dipilih Bapak mana yang kira-kira akan didatangi," jelasnya.

Rencana ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Jokowi. Saat ini, PSI Jawa Tengah masih mematangkan jadwal dan teknis pelaksanaan.

Yogo juga melaporkan kepada Jokowi bahwa pembentukan struktur partai di Jawa Tengah telah mencapai sekitar 95 persen. Artinya, mesin partai siap bekerja penuh.

"Kami melaporkan capaian kinerja DPW struktur seluruh Jawa Tengah yang sudah hampir 95 persen. Struktur mesin partai yang kami janjikan kami siap, hari ini kami laporkan ke Bapak," tegasnya.

PDIP: PSI Jangan Sombong

Menanggapi hal itu, Guntur Romli menilai klaim PSI soal 'kandang gajah' tidak lebih dari bentuk kesombongan. Ia bahkan menyebut rencana safari politik Jokowi justru menunjukkan kelemahan PSI.

"PSI jangan terlalu sombong, Jokowi memaksakan keliling artinya PSI sangat lemah, kalau PSI kuat Jokowi pastinya cuma istirahat dan santai-santai saja. Safari politik itu juga pengalihan isu dari Sekjen PSI yang mengaku menerima duit dari Bupati Kuansing yang baru dikembalikan 10 hari kemudian," kata Guntur kepada wartawan pada Minggu, 05 Juli 2026.

"KPK harus jangan tebang pilih masa butuh 10 hari baru dikembalikan, itu tidak menggugurkan peristiwa pidana, juga terhadap Ketua Harian PSI Ahmad Ali yang rumahnya sudah digeledah, duit miliaran disita tapi sampai saat ini aman-aman saja," sambungnya.

Guntur juga mengungkit hasil Pemilu 2024. Menurutnya, PSI belum memiliki modal politik untuk berbicara soal merebut basis suara PDIP di Jawa Tengah.

"Itu bentuk kesombongan saja, bukan pernyataan yang perlu ditanggapi, apalagi dikhawatirkan, kalau PSI itu parpol nomor dua di 2024, terus bilang mau rebut 'kandang banteng', itu lebih masuk akal," katanya.

"PSI 2024 aja gagal masuk parlemen, meski didukung penuh oleh Jokowi yang waktu itu masih presiden, dengan tagline PSI Partai Jokowi, pasang foto Jokowi di semua baliho, jadi presiden saja Jokowi gagal meloloskan PSI, apalagi tidak jadi presiden. PSI jangan sombong," tambahnya.

Deddy: PSI Cuma Bikin Sensasi

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus juga melontarkan kritik tajam. Ia merespons pernyataan Ketua DPP PSI Bestari Barus yang mempertanyakan sikap PDIP terhadap Jokowi.

"Perasaan nggak pernah kedengaran tuh suara PSI (kritisi isu rakyat), sibuk nyeret-nyeret PDI Perjuangan saja. Rakyat sudah bosan dengan gimmick PSI," kata Deddy kepada wartawan pada Minggu, 05 Juli 2026.

Deddy menilai PSI lebih banyak melontarkan pernyataan sensasional dibanding menyuarakan persoalan rakyat.

"Sudahlah rakyat juga tahu mereka cuma bikin sensasi buat pansos elektoral," ujarnya.

"Ditunggu suaranya soal tuntutan mahasiswa, kasus suap Bupati Kuansing dan soal-soal lain yang terkait dengan rakyat," imbuhnya.

Perseteruan ini menunjukkan dinamika politik menjelang Pilkada Jawa Tengah. PDIP, yang selama ini menguasai basis suara di provinsi tersebut, merasa terancam dengan ambisi PSI. Namun, PDIP juga mengingatkan bahwa PSI gagal masuk parlemen pada Pemilu 2024 meski mendapat dukungan penuh dari Jokowi yang saat itu masih menjabat presiden.