PDIP Sindir Balik Golkar Soal Listrik Padam

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Sekjen Partai Golkar, M. Sarmuji. Sarmuji sebelumnya mempertanyakan peran PDIP sebagai partai penyeimbang yang berada di luar pemerintahan. Menurut Deddy, alih-alih mengomentari posisi politik PDIP, lebih baik Golkar fokus pada masalah yang lebih mendesak.

"Baiknya Golkar urus pemadaman listrik di mana-mana, bukan malah ngurusi PDIP. PDIP bukan Golkar yang kalah atau menang maunya ikut berkuasa. Kita tidak punya bakat candu kekuasaan, tanpa berkuasa akan mati atau tak berkembang," kata Deddy Sitorus saat dihubungi pada Sabtu, 20 Juni 2026.

Deddy mengakui bahwa berada di dalam pemerintahan memang memberikan keuntungan bagi partai politik. Akses terhadap kekuasaan menjadi lebih terbuka. Namun, ia heran dengan sikap Golkar yang justru menyindir PDIP karena memilih tidak ikut dalam pemerintahan.

"Kenapa justru nyinyir terhadap yang tidak mau masuk mendapatkan kemewahan kekuasaan? Kami menghargai mereka yang ada di pemerintahan dan sebaiknya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama bagi yang berada di luar," ucap dia.

Menjawab pertanyaan soal fungsi penyeimbang yang dijalankan PDIP, Deddy menegaskan partainya menjalankan peran checks and balances melalui DPR. Fungsi ini dijalankan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh parpol yang juga duduk di DPR, susah membayangkan fraksi yang punya perwakilan di kabinet mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda," jelas dia.

Deddy menilai DPR akan kehilangan esensinya. Ini terjadi jika seluruh fraksi hanya menyetujui setiap kebijakan pemerintah tanpa memberikan kritik atau pandangan alternatif.

"Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan Orde Baru, apakah DPR masih dibutuhkan? Itulah yang dimaksud dengan penyeimbang, kebebasan untuk mendukung yang baik tetapi pada saat bersamaan punya kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan dan bahkan pandangan yang berbeda," lanjut dia.

Deddy juga menegaskan, jika semua partai politik bergabung ke dalam pemerintahan, fungsi pengawasan terhadap kekuasaan akan beralih ke masyarakat. Bentuknya bisa berupa aksi-aksi di jalan.

"Itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi. Coba cek, apakah partai-partai yang punya menteri di kabinet itu berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara umum? Saya pribadi sendiri sering dicurhati oleh sesama anggota dewan bagaimana mereka sulit berbicara dengan leluasa karena posisi di dalam pemerintahan atau takut dapat telpon dari sana-sini," tegas dia.

Lebih lanjut, Deddy mengaku heran. Banyak partai politik yang seolah tidak rela PDIP mengambil posisi di luar pemerintahan. Menurutnya, kondisi ketika seluruh partai berada dalam satu barisan pemerintahan hanya lazim ditemukan di negara-negara otoriter.

"Negara yang seluruh partai politiknya ada di dalam pemerintahan itu hanya ada di negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan partai komunis seperti di China. Menjadi Partai Penyeimbang itu adalah sebentuk pengorbanan dan perjuangan juga agar DPR tetap mampu menjalankan fungsinya menjadi kanalisasi suara rakyat dan checks and balances terhadap penyelenggaraan kekuasaan," tuturnya.

Dalam konteks politik Indonesia saat ini, perdebatan tentang posisi partai di dalam atau di luar pemerintahan bukanlah hal baru. PDIP, sebagai partai pemenang Pemilu 2024, memilih tidak bergabung dalam kabinet Prabowo. Keputusan ini memicu pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk Golkar, tentang efektivitas peran oposisi di tengah dominasi koalisi pemerintah di parlemen. Deddy Sitorus menekankan bahwa peran penyeimbang bukan sekadar posisi, melainkan sebuah fungsi yang harus dijalankan dengan berani dan mandiri, terutama ketika mayoritas kekuasaan berada di satu tangan.