Pemerintah Siapkan Rp30 Triliun untuk 136 Perlintasan Kereta

Pemerintah Indonesia memiliki rencana besar untuk menangani 136 titik perlintasan kereta api sebidang di seluruh negeri. Proyek ini akan berlangsung hingga tahun 2044 dan dikerjakan secara bertahap.

Triono Junoasmono, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga, mengungkapkan bahwa dari 136 titik yang teridentifikasi di jalan nasional, total kebutuhan anggaran mencapai Rp 30,16 triliun. Penanganan ini dibagi menjadi empat tahap. Tahap pertama mencakup 39 titik dan menggunakan skema pinjaman luar negeri. Pengerjaannya dijadwalkan mulai tahun 2025 hingga 2029.

Perhatian khusus diberikan pada Provinsi Jawa Barat. Di sana terdapat 42 simpang sebidang yang menjadi prioritas. Rinciannya, 14 titik berada di jalan nasional dan 28 titik di jalan provinsi. Tiga titik di antaranya akan segera dikerjakan: Rajapolah di Tasikmalaya, Bulak Kapal di Bekasi, dan Slamet Riyadi di Cirebon.

"Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan program ini secara bertahap. Untuk Green Book 2026, proyek super prioritas di Prov. Jawa Barat salah satunya adalah Flyover Slamet Riyadi di Cirebon dengan estimasi biaya Rp180,7 miliar," kata Triono dalam keterangan resminya pada Minggu, 05 Juli 2026.

Triono menambahkan bahwa penanganan titik kritis lain seperti Flyover Bulak Kapal di Bekasi saat ini tengah diusulkan melalui skema dana Inpres Jalan Daerah (IJD) atau Bantuan Presiden. Tujuannya, mempercepat eksekusi tanpa harus menunggu anggaran reguler.

Dalam menentukan urutan prioritas pembangunan infrastruktur permanen di perlintasan sebidang, Kementerian Pekerjaan Umum mengacu pada skala prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Jumardi, Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah keselamatan di koridor dengan frekuensi kereta yang sangat tinggi. Di Kota Cimahi, misalnya, Kementerian Perhubungan tengah membangun Flyover dan JPO Pusdikpom. Proyek ini memiliki nilai kontrak Rp 79,19 miliar dan dikerjakan melalui skema Multi Years Contract (MYC).

"Pembangunan ini sangat mendesak untuk mendukung kelancaran perjalanan kereta api, terutama Feeder Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dan kereta lokal yang melintas di jalur Padalarang-Bandung," kata Jumardi.

Jumardi menjelaskan bahwa pembangunan flyover adalah solusi permanen untuk menghilangkan persimpangan sebidang. Untuk pengamanan jangka pendek, Kementerian Perhubungan tetap mengalokasikan anggaran penjagaan pelintasan melalui skema aset negara.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penanganan 136 titik perlintasan sebidang ini rampung dalam 20 tahun ke depan. Anggaran sebesar Rp 30,16 triliun akan digunakan untuk membangun flyover dan infrastruktur permanen lainnya. Proyek-proyek ini bertujuan meningkatkan keselamatan di perlintasan kereta api, terutama di jalur-jalur dengan lalu lintas kereta yang padat seperti di Jawa Barat.