Pemerintah Terbitkan 12 Surat Utang untuk Tutup Defisit APBN

Kementerian Keuangan mengungkapkan rencana untuk menutup celah anggaran negara yang diperkirakan mencapai 2,85 persen dari total produk domestik bruto hingga akhir tahun. Salah satu caranya adalah dengan menerbitkan dua belas surat utang dan menarik pinjaman di penghujung tahun.

Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kemenkeu, menyatakan bahwa pemerintah masih memiliki kesempatan untuk melelang dua belas surat utang pada kuartal keempat tahun 2026. "Saat ini, strategi kita adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan skenario defisit 2,85%. Untuk memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan di kuartal IV-2026, beberapa issuance akan masih kita lakukan," katanya dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu, seperti dikutip pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Suminto merinci jadwal lelang tersebut. Ada dua belas Surat Berharga Negara (SBN) reguler yang akan dilelang. Rinciannya, enam kali lelang untuk Surat Utang Negara (SUN) dan enam kali lelang untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). "Kita masih memiliki jadwal 12 kali lelang SBN reguler setiap hari selasa. Jadi 6 kali lelang SUN dan 6 kali lelang SBSN di kuartal keempat," jelasnya.

Selain lelang reguler, pemerintah juga menjadwalkan penerbitan SBN ritel. Ada Saving Bond Retail (SBR) 015 untuk instrumen konvensional dan Sukuk Tabungan (ST) 017 untuk instrumen syariah. Pemerintah juga mempertimbangkan penerbitan SBN valuta asing (valas) atau global bond. Namun, keputusan ini tergantung pada kondisi pasar keuangan global yang masih berubah-ubah. "Namun space untuk penerbitan itu masih ada subject to market condition. Dari sisi persiapan kami telah melakukan persiapan baik dari sisi dokumentasi hukum, dokumentasi transaksi yang diperlukan dalam hal nanti kami akan melakukan penerbitan SBN valas," bebernya.

Pemerintah juga berpotensi menarik pinjaman program dari lembaga bilateral dan multilateral senilai 1,8 miliar dolar AS. Suminto mengatakan pinjaman tersebut siap ditarik pada kuartal keempat tahun 2026. "Selain itu kami juga masih memiliki potensi penarikan pinjaman program dari bilateral dan multilateral sebesar US$1,8 miliar siap untuk ditarik di kuartal keempat," imbuhnya.

Hingga akhir September 2026, pemerintah telah menarik utang baru sebesar 494,3 triliun rupiah. Angka ini terjadi di tengah defisit APBN yang mencapai 319 triliun rupiah. Penarikan utang ini setara dengan 59,4 persen dari target APBN yang sebesar 832,2 triliun rupiah.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai pembiayaan utang ini masih terkendali. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pembiayaan utang tahun ini lebih rendah. Tahun lalu, pembiayaan utang tercatat sebesar 502,9 triliun rupiah atau 64,8 persen dari target APBN yang sebesar 775,9 triliun rupiah.

Lebih rinci, utang baru tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 497,5 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 62,2 persen dari target APBN yang sebesar 799,5 triliun rupiah. Sementara itu, utang yang berasal dari pinjaman masih mencatatkan angka minus sebesar 3,2 triliun rupiah. "Jadi sudah 62,2%. Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global di dunia," ujar Suahasil.

Pemerintah terus berupaya menutup defisit anggaran melalui berbagai instrumen utang. Langkah ini diambil di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, dengan harapan dapat menjaga stabilitas fiskal negara.