Pemerintah Turunkan PPh Royalti Penulis Jadi 1,5% di Jakarta

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat industri kreatif, khususnya sektor penerbitan, melalui perubahan kebijakan pajak yang lebih sederhana dan adil bagi para penulis. Keputusan ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta.

Rapat dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Hadir juga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya, serta beberapa menteri lainnya. Selama pertemuan, semua pihak sepakat menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) royalti bagi penulis dari 15% menjadi 1,5% secara final.

“Penurunan PPh Royalti ini, merupakan implementasi dari semangat Bapak Presiden dalam merespons aspirasi para penulis yang telah diperjuangkan sejak 2017,” jelas Menteri Ekraf Teuku Rifky Harsya dalam keterangan tertulis, Selasa 26 Mei 2026.

Sebelum keputusan ini, Kementerian Ekraf telah mengadakan serangkaian rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan sejak 2025 hingga awal 2026. Para penulis, editor, ilustrator, penerbit, komunitas, dan asosiasi semua terlibat. Kemenkeu juga bekerja sama dengan Lembaga Kajian Perpajakan Universitas Indonesia (POLTAX FIA UI) untuk melakukan kajian komprehensif tentang skema perpajakan royalti penulis.

Hasil kajian tersebut disampaikan oleh Menteri Ekraf Teuku Rifky Harsya kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 4 Mei 2026. “Pemerintah berharap kebijakan stimulus ini dapat memberikan motivasi bagi penulis dan kreator untuk terus menghasilkan karya berkualitas, mendorong pertumbuhan industri penerbitan yang lebih sehat dan kompetitif, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan,” ungkap Rifky.

Keputusan Rakortas ini akan diikuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan oleh Kemenkeu. Implementasinya dijadwalkan pada Semester II 2026, sehingga tarif PPh royalti baru akan segera berlaku bagi semua penulis yang menerima royalti atas karya mereka.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi para kreator, meningkatkan kualitas karya, dan memperkuat posisi industri penerbitan Indonesia di pasar global.