Pemerintah Usahakan Kapal Pertamina lewati Selat Hormuz

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengumumkan bahwa pemerintah masih berupaya berkomunikasi dengan pihak Iran mengenai dua kapal PT Pertamina International Shipping, Pertamina Pride dan Gamsunoro, agar dapat melewati Selat Hormuz.

Koordinasi ini berlangsung melalui kerja sama antara Kementerian ESDM dan Kementerian Luar Negeri. Menteri meminta doa masyarakat Indonesia agar kedua kapal tersebut segera dapat melintas.

“Kita terus melakukan komunikasi intens dengan pihak dari Iran. Kolaborasi ESDM dengan Kemenlu itu juga kita lakukan terus. Doakan ya,” ujar Bahlil di kantor kementerian pada 20 April 2026.

Ia tidak menjelaskan rincian pembicaraan karena situasi geopolitik yang masih berlangsung. “Karena tidak semua harus kita sampaikan kepada publik. Ini bicara geopolitik dalam kondisi seperti ini, ya boleh kita terbuka tapi jangan terlalu banyak terbuka‑terbukalah,” jelasnya.

Sebelumnya, Vega Pita, Pejabat Sementara Corporate Secretary PT Pertamina International Shipping, menyatakan bahwa dua kapal Pertamina masih tertahan di Selat Hormuz. Ia menegaskan kondisi kapal aman. “Dua kapal di Teluk Arab, belum bisa (lewati Selat Hormuz). Kondisinya aman,” kata Vega pada 19 April 2026.

Pelacak perjalanan kapal, Vessel Finder, menunjukkan Pertamina Pride berada di lepas pantai Al Jubail, Arab Saudi, sementara Gamsunoro terdaftar di lepas pantai Dubai, Uni Emirat Arab. Kedua kapal masih berada di wilayah Teluk Persia.

Vega menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan siaga terhadap situasi terbaru. “Kita tetap monitor dan siaga melakukan pemantauan secara intensif dan menyiapkan perencanaan pelayaran yang aman agar kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro dapat melintasi Selat Hormuz,” tambahnya.

Rencana pelayaran, atau passage plan, disiapkan agar kedua kapal dapat berlayar segera setelah jalur laut terbuka. Pemerintah berharap komunikasi yang intensif dan kerja sama lintas kementerian dapat mempercepat proses ini.

Secara keseluruhan, situasi ini menyoroti pentingnya koordinasi antara kementerian terkait dan hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Keamanan pelayaran dan kelancaran pergerakan kapal tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintah Indonesia.