Pemprov Sulsel Klarifikasi Pembelian Lexus LM untuk Gubernur

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengklarifikasi pengadaan kendaraan operasional bagi Gubernur, yakni Lexus LM. Pengadaan ini ditegaskan sebagai bagian dari kebijakan penataan dan efisiensi aset daerah yang dijalankan secara transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Mobil tersebut merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang diadakan pada tahun 2025. Penggunaannya ditujukan untuk mendukung layanan protokoler dan operasional pemerintahan secara kedinasan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo‑SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan strategis, khususnya dari sisi efisiensi anggaran dan optimalisasi dukungan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan.

“Pengadaan kendaraan operasional tersebut merupakan bagian dari langkah efisiensi pengelolaan aset daerah. Selama ini, Pemprov Sulsel menanggung beban pemeliharaan ratusan kendaraan dinas yang sudah berusia tua dan tidak lagi ekonomis untuk digunakan,” ujar Salim dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2026).

Salim menambahkan, “untuk mengurangi beban anggaran tersebut, Pemprov Sulsel telah melakukan penjualan ratusan kendaraan dinas. Prosesnya melalui mekanisme lelang resmi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ia menegaskan, “pengadaan kendaraan dinas didasarkan pada kebutuhan akan kendaraan operasional yang mampu mendukung mobilitas dan efektivitas kerja Gubernur dalam menjalankan tugas pemerintahan.”

Kendaraan ini dipilih dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas secara lebih optimal,” tambah Salim.

Salim juga mengajak masyarakat untuk menyikapi informasi yang beredar secara bijak dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak utuh,” jelasnya.

Pengadaan kendaraan ini menandai langkah konkret Pemprov Sulsel dalam mengelola aset daerah secara lebih efisien, sekaligus menegaskan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.