Pengusaha Kritik Kebijakan Ekonomi, Serukan Perbaikan Segera

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, menjelaskan beberapa kritik yang dilayangkan kepada pemerintah terkait kondisi ekonomi saat ini. Dalam wawancara ini, Shinta mengungkapkan beberapa sinyal buruk yang diterima dunia usaha dan harapannya terhadap pemerintahan baru yang akan datang.

Shinta mencatat bahwa meskipun secara makro perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang baik, ada tantangan yang dihadapi dunia usaha. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di atas rata-rata global, dan inflasi terjaga di bawah 3%. Namun, situasi ekonomi global dan berbagai faktor eksternal turut mempengaruhi kondisi domestik.

Beberapa tantangan tersebut termasuk konflik geopolitik di Timur Tengah dan Eropa, yang mempengaruhi pasokan energi dan harga barang. Selain itu, penurunan permintaan global juga menjadi perhatian, terutama bagi sektor ekspor. Meskipun konsumsi domestik masih kuat, penurunan permintaan ekspor dapat berdampak pada banyak perusahaan.

Shinta juga menyoroti bahwa kebijakan pemerintah terkait impor, seperti revisi Permendag 36, menghadapi banyak tantangan. Meskipun tujuannya baik untuk mengurangi impor ilegal, proses yang ketat dalam pengajuan izin impor justru menyulitkan pelaku usaha, terutama di sektor tekstil.

Di sisi lain, meskipun investasi di tahun 2023 melebihi target, pelaku usaha merasa ada ketidakpastian yang menyelimuti pasar. Mereka mengkhawatirkan pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah antara 4,8% hingga 5,2% untuk tahun mendatang.

Shinta menekankan pentingnya menciptakan lapangan pekerjaan baru, terutama melalui pengembangan UMKM. Dia menggarisbawahi perlunya peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk menghadapi era digitalisasi dan otomatisasi. Selain itu, perhatian terhadap keberlanjutan industri juga sangat penting untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045.

Shinta berharap agar pemerintah yang baru dapat fokus pada penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan investasi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7%, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.

Pengusaha juga mengharapkan agar kebijakan pajak tidak hanya berfokus pada peningkatan tarif, tetapi juga pada perluasan basis pajak dengan mengonversi sektor informal menjadi formal. Hal ini dianggap lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan negara.

Ia juga menekankan pentingnya memiliki pemimpin yang profesional dengan integritas tinggi untuk mengawal pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Terakhir, Shinta mengingatkan bahwa pencapaian Indonesia Emas 2045 membutuhkan kerja keras dari semua pihak.

Dengan berbagai tantangan yang ada, dunia usaha berharap agar pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.