Perlinsos AI Dijadwalkan Diluncurkan Nasional Oktober 2026

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan target peluncuran perlinsos digital berbasis AI secara nasional pada Oktober-November 2026. Menurutnya, sistem ini sudah diuji coba di Banyuwangi dan kemudian diperluas ke 42 kabupaten/kota.

“Tadi ada 42 kabupaten sebagai piloting dengan kemarin 1 kabupaten di Banyuwangi yang sudah jalan. Jadi, sekarang itu kami sudah paham anatomi masalah di digitalisasi berbasis AI dalam pemerintahan Republik Indonesia,” ujar Luhut pada konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (17 Juni 2026).

Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung proyek percontohan pada 6‑9 Juli 2026. Kunjungan tersebut akan dilakukan di salah satu lokasi yang tengah dipertimbangkan: Surabaya, Banyuwangi, atau Bali. “Schedule‑nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti di apakah Surabaya, Banyuwangi, atau Bali mana yang beliau pilih,” tambah Luhut.

Perlinsos akan hadir sebagai portal, bukan aplikasi. Portal tersebut memungkinkan pendaftaran bantuan sosial hanya dengan NIK dan verifikasi wajah. Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Proses pendaftaran, yang sebelumnya membutuhkan hingga 200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Biaya yang harus ditanggung masyarakat, yang sebelumnya dapat mencapai Rp 150.000, juga turun menjadi hampir tanpa biaya.

“Dan nanti pada Oktober-November presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa, mungkin 80‑90% sambil jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi,” kata Luhut.

Menurutnya, sistem tersebut akan memberikan data yang lebih akurat bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program sosial. Data yang dibangun tidak hanya akan digunakan untuk penyaluran bantuan sosial, tetapi juga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah lainnya.

Dalam jangka panjang, perbaikan ketepatan sasaran diproyeksikan membuka potensi efisiensi belanja sekitar Rp 170‑260 triliun, setara US$ 10‑15 miliar. Angka tersebut merupakan estimasi strategis, bukan penghematan yang telah terealisasi, dan masih bergantung pada kualitas data serta keberhasilan perluasan. Setiap perubahan data wajib memiliki jejak audit yang jelas.

Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian/lembaga di bawah Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang juga diketuai oleh Luhut. Rinciannya melibatkan Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Menteri PANRB, Menteri Komdigi, Menteri Bappenas, Mendagri, Mensos, serta pimpinan instansi lain, termasuk yang menangani kependudukan, keuangan negara, sistem pembayaran, statistik, pertanahan, ketenagakerjaan, keamanan siber, dan pencegahan korupsi.

Dengan peluncuran nasional yang direncanakan pada akhir tahun, sistem perlindungan sosial digital berbasis AI diharapkan dapat mempercepat proses bantuan, mengurangi biaya, dan meningkatkan akurasi data untuk kebijakan publik. Fokus utama tetap pada efisiensi dan pengawasan ketat terhadap data yang dihasilkan.