Prabowo Sampaikan APBN 2027 di DPR, Ekspor BUMN Dipaksakan

Fandi R. · 15 min baca · 2 bulan lalu · 97 dibaca

Prabowo Sampaikan APBN 2027 di DPR, Ekspor BUMN Dipaksakan

Gambar atau konten salah?

Jakarta – Pada hari Rabu, 20 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto hadir di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok‑Pokok Kebijakan Fiskal (KEM‑PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2027. Keberadaannya menjadi sorotan karena biasanya agenda tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan.

“Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara‑saudaraku untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita, dalam pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan APBN 2027,” kata Prabowo dalam sidang paripurna DPR RI.

Menurut Presiden, kondisi geopolitik dan geoekonomi global saat ini dipenuhi konflik dan ketegangan, mulai dari perang di Eropa hingga Timur Tengah. Meski jauh dari Indonesia, ia menilai kondisi tersebut tetap berdampak besar terhadap kehidupan ekonomi nasional.

“Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh konflik, ketegangan dan penuh ketidakpastian. Peperangan di mana‑mana, di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang jauh bagi kita ternyata memiliki dampak dan pengaruh besar ke kehidupan kita,” ujarnya.

Selama sekitar satu setengah jam, Prabowo tidak hanya menyampaikan KEM‑PPKF untuk APBN 2027, tetapi juga memaparkan banyak hal termasuk mengumumkan aturan baru ekspor wajib lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pidato lengkapnya dimulai dengan salam:

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu.

Ia menyapa sejumlah pejabat tinggi negara, partai politik, dan anggota DPR serta DPD. Ia mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka dan menegaskan niatnya untuk menyampaikan kebijakan ekonomi dan fiskal secara langsung.

“Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat menjalankan tugas kenegaraan hari ini dalam suasana yang aman, tentram, dan damai.”

Prabowo menekankan pentingnya peran Presiden dalam menyampaikan pokok‑pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara. Ia menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat, memperkokoh dasar‑dasar ekonomi, dan memastikan kesejahteraan.

“Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita‑cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang‑Undang Dasar kita, Undang‑Undang Dasar tahun 1945. Satu Undang‑Undang Dasar yang lahir dari kancah perjuangan lama, perjuangan untuk meraih kemerdekaan yang berjalan ratusan tahun, yang telah meminta korban ribuan, puluhan ribu pendahulu‑pendahulu kita. Yaitu cita‑cita mewujudkan suatu negara Indonesia yang merdeka, yang berdaulat, yang adil, yang makmur, yang berdiri di atas kaki kita sendiri.”

Prabowo kemudian memaparkan angka‑angka kunci KEM‑PPKF tahun 2027. Ia menargetkan pendapatan negara mencapai kisaran 11,82‑12,40 % dari Produk Domestik Bruto (PDB). Belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62‑14,80 % dari PDB. Defisit APBN di tahun 2027 diperkirakan 1,80‑2,40 % PDB. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun akan dijaga pada kisaran 6,5‑7,3 %. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp 17.500. Inflasi akan dijaga tetap pada kisaran 1,5‑3,5 %.

Di sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar US$ 70‑95 per barel. Lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 615 ribu barel per hari, dan lifting gas 934 hingga 977 ribu barel setara minyak bumi per hari.

Prabowo menegaskan bahwa dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, ia yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8‑6,5 % di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 % pada tahun 2029. Pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata.

“Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0‑6,5 % dari target sebelumnya 6,5‑7,5 %. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka harus turun pada rentang 4,30‑4,87 % dari target sebelumnya 4,44‑4,96 %. Lebih lanjut, rasio Gini kita targetkan harus semakin membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380.”

Prabowo menambahkan bahwa indeks modal manusia akan membaik menjadi 0,575 dari sebelumnya 0,570. Indeks kesejahteraan petani ditargetkan meningkat menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731. Nilai Tukar Petani (NTP) yang sekarang sudah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah di angka 126 harus terus ditingkatkan.

Ia juga menyoroti penciptaan lapangan kerja formal, yang ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81 % di tahun 2027 dari sebelumnya 35,00 % di tahun 2026, atau naik 5,81 %.

Setelah menyampaikan angka‑angka tersebut, Prabowo mengangkat topik fundamental tentang perekonomian Indonesia. Ia menekankan bahwa perekonomian negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh pendiri bangsa, yang menolak praktik korupsi dan pengelolaan kekayaan negara yang tidak transparan.

Ia mengingatkan bahwa “pembentukan negara Indonesia didasarkan pada perjuangan yang panjang, perjuangan melawan penjajahan, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Pendiri bangsa menolak praktik korupsi, praktik pemalsuan, dan praktik pengelolaan kekayaan negara yang tidak transparan.”

Prabowo menegaskan bahwa Pasal 33 Undang‑Undang Dasar 1945 menjabarkan sistem perekonomian yang seharusnya dijalankan. Ia menekankan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi.”

Ia menegaskan bahwa “perekonomian Indonesia harus berkeadilan sosial, berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan.”

Prabowo menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam. Ia mengumumkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Dalam peraturan tersebut, semua hasil sumber daya alam, mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi (ferro‑alloys), wajib diekspor melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai eksportir tunggal. Tujuannya adalah memperkuat pengawasan, memberantas praktik kurang bayar, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam. “Dengan kebijakan ini, kita berharap penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, dan negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita tetap rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri.”

Prabowo menekankan bahwa “semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual ke luar Indonesia.”

Ia menegaskan bahwa “kita tidak mau dibohongi lagi, kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual.”

Prabowo menegaskan bahwa “kita harus memperbaiki kelemahan‑kelemahan dalam sistem tata kelola kita. Saya minta saudara‑saudaraku untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar.”

Ia menekankan bahwa “kita perlu sektor swasta, kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis, kita perlu pengusaha‑pengusaha yang penuh inovasi, penuh inisiatif, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal.”

Prabowo menegaskan bahwa “ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin.”

Ia menegaskan bahwa “ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan.”

Prabowo menegaskan bahwa “kita harus memperbaiki kelemahan‑kelemahan dalam sistem tata kelola kita. Kita harus memperbaiki sistem perekonomian kita. Kita harus beranim memperbaiki institusi‑institusi kita semuanya.”

Ia menegaskan bahwa “kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup.”

Prabowo menegaskan bahwa “kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh mereka mengalami pungli‑pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri‑menteri, dan pemimpin‑pemimpin lembaga‑lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi masing‑masing.”

Ia menegaskan bahwa “kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik‑praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita.”

Prabowo menegaskan bahwa “Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti! Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat.”

Ia menegaskan bahwa “kita harus jadipemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke.”

Prabowo menegaskan bahwa “kita tidak mau menjadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha‑leha, pemerintah yang kumaha engke wae.”

Ia menegaskan bahwa “kita harus jadipemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke.”

Prabowo menegaskan bahwa “kita tidak mau menjadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha‑leha, pemerintah yang kumaha engke wae.”

Prabowo menegaskan bahwa “kita harus jadipemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke.”