Prabowo Sebut Penolakan B50 Karena Ada yang Mau Impor Solar

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa masih ada banyak pihak yang menolak penerapan biodiesel B50 di Indonesia. Menurut dia, penolakan itu muncul karena ada kepentingan tertentu yang ingin Indonesia terus bergantung pada impor bahan bakar minyak, terutama solar. Dengan begitu, pihak-pihak tersebut bisa terus meraup keuntungan dari aktivitas impor.

Prabowo menyebutkan berbagai alasan kerap dilontarkan untuk menentang penggunaan bahan bakar campuran minyak sawit ini. Mulai dari anggapan bahwa B50 bisa merusak mesin, hingga kekhawatiran bahwa produsen otomotif tidak akan menyediakan suku cadang yang sesuai.

"Dulu waktu kita mulai (B50), waduh banyak yang menentang. Dibilang tidak bisa dipakai, nanti mesin rusak, nanti pabrik tidak mau kasih kita mesin, nanti ini, nanti itu. Pokoknya mereka nggak mau kita B50. Karena dia mau supaya apa itu? Kita impor (solar). Dia mau impor, impor, impor. Nah di situ dia ambil komisi," kata Prabowo saat meresmikan lima bendungan yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 10 Juli 2026.

Presiden menegaskan bahwa implementasi B50 akan menghentikan kebutuhan impor solar. Kebijakan ini, menurutnya, berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun. Ia lalu memberikan gambaran kasar tentang besaran komisi yang bisa dinikmati segelintir orang dari praktik impor tersebut.

"Bayangkan kalau itu Rp170 triliun. Kalau komisinya 20% berapa itu? Rp34 triliun. Rp34 triliun dimakan hanya berapa belas orang," beber Prabowo.

Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik korupsi. Salah satu langkahnya adalah dengan menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari praktik rente impor. Ia menyebut perjuangan ini dilakukan bersama koalisi yang mendukungnya, dengan mandat dari rakyat.

"Bersama pemerintahan yang mendukung saya, bersama koalisi yang mendukung saya, dengan mandat yang diberikan oleh rakyat, yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan mengurangi, kalau bisa menghabisi korupsi," pungkas Prabowo.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan energi nasional, khususnya soal B50, tidak hanya soal teknis atau lingkungan. Ada dimensi ekonomi dan politik yang kuat di baliknya. Penolakan terhadap B50, menurut Prabowo, justru berasal dari mereka yang diuntungkan oleh ketergantungan impor solar. Dengan menggenjot penggunaan biodiesel, pemerintah berharap bisa memutus rantai itu sekaligus menghemat devisa negara dalam jumlah besar.