Prabowo Terbongkar: 1/6 Hari Berangkat ke Luar Negeri

Presiden Prabowo Subianto kini menjadi sorotan publik karena sering menempuh perjalanan kerja ke luar negeri, meski nilai rupiah terus melemah. Kritik ini datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, yang menegaskan bahwa Prabowo menjadi kepala negara yang paling sering bepergian ke luar negeri.

Dino mengungkapkan, sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Ia menambahkan, kunjungan ke luar negeri memakan biaya yang besar. “Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar,” ujar Dino dalam video yang diunggah melalui akun X/Twitter-nya, dikutip Minggu (31 Mei 2026).

Menanggapi tuduhan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M Qodari, menyatakan bahwa pemerintah menghargai aspirasi dan saran yang diberikan oleh Dino. Ia menegaskan bahwa kunjungan kerja Prabowo ke luar negeri selalu mengedepankan asas manfaat bagi bangsa dan negara. “Misalnya, kunjungan kerja ke Prancis baru-baru ini. Iya, saya sudah sampaikan ya poin-poin bahwa sebetulnya kalau Prancis itu sudah lama perencanaannya. Dan ada banyak aspek kerja sama yang dibahas di sana, mulai dari alutsista sampai ke logam jarang,” ujarnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31 Mei 2026).

Qodari menambahkan, kunjungan kerja ini juga dilakukan untuk mempererat hubungan antar pemimpin negara. Menurutnya, kedekatan tersebut dapat membantu Indonesia memperoleh dukungan dalam berbagai isu strategis. “Karena ketika kita memerlukan dukungan dalam hal-hal yang sifatnya krusial, hal tersebut bisa kita dapatkan, sementara negara lain kan belum tentu bisa mendapatkan itu,” ujarnya.

Dalam video yang sama, Dino memberikan lima saran kepada Prabowo untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi kunjungan luar negeri. Pertama, ia menyarankan mengandalkan video call, Zoom call, atau telepon dalam komunikasi. Kedua, memanfaatkan kunjungan ke forum internasional untuk bertemu kepala negara lain yang juga hadir, sehingga dapat menghemat anggaran. Ketiga, melakukan kunjungan internasional secara profesional dan direncanakan dengan baik. Keempat, ia menganjurkan agar Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri, mencontohkan praktik Presiden China Xi Jinping yang lebih banyak menerima tamu di Beijing. Kelima, ia mengusulkan agar sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.

Reaksi pemerintah terhadap kritik ini menekankan pentingnya manfaat strategis dari setiap perjalanan. Kunjungan ke Prancis, misalnya, membahas kerja sama di bidang pertahanan, pendidikan, dan energi. Sementara itu, biaya perjalanan yang tinggi menjadi perhatian utama bagi publik. Dino menekankan bahwa setiap kunjungan kepala negara dapat menimbulkan puluhan hingga ratusan miliar rupiah, termasuk biaya rombongan, transportasi, akomodasi, logistik, konsumsi, protokol, dan pengamanan.

Dengan mempertimbangkan saran-saran tersebut, pemerintah berusaha menyeimbangkan kebutuhan diplomasi internasional dengan keterbatasan anggaran. Di sisi lain, Prabowo tetap menegaskan bahwa kunjungan luar negeri adalah bagian penting dari peran presiden dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Secara keseluruhan, perdebatan ini menyoroti ketegangan antara kebutuhan diplomasi internasional dan keprihatinan publik terhadap pengeluaran negara. Kunjungan luar negeri tetap dianggap penting bagi hubungan strategis, namun juga menuntut transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, dialog antara pemerintah dan kritikus seperti Dino Patti akan terus berlanjut untuk mencari solusi yang lebih baik bagi kepentingan bangsa.