Presiden Prabowo Tandatangani Rencana Legislatif IKN

Presiden Prabowo Subianto menandatangani desain pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Keputusan ini diumumkan langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, yang menegaskan bahwa desain tersebut mencerminkan karakter kelembagaan negara yang kuat.

Basuki menyampaikan, "Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara," pada keterangannya pada 21 April 2026. Ia menambahkan bahwa rencana pembangunan kawasan ini akan selesai pada 2027, dan paling lambat semester I 2028 sudah dapat digunakan.

Kontrak pembangunan kawasan ini sudah ditetapkan pada akhir tahun 2025 dan mengalami penyesuaian di awal 2026 sesuai arahan Presiden untuk menyempurnakan desain. Proses perancangan melibatkan studi banding ke beberapa negara, termasuk Turki, India, dan Mesir. Tujuannya adalah menghasilkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan.

Ketika Ahmad Muzani, Ketua MPR RI, mengunjungi IKN, ia menyatakan pandangannya tentang desain yang telah disetujui Presiden. Ia menilai konsep tersebut tidak hanya megah, tetapi juga nyaman bagi para penyelenggara negara. Muzani berkata, "Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh," dan menambahkan bahwa perkembangan pembangunan IKN berlangsung pesat, menandai transformasi dari perencanaan ke realisasi fisik yang sudah terasa langsung.

Secara keseluruhan, langkah ini menandai komitmen pemerintah untuk memperkuat institusi negara melalui infrastruktur yang simbolis. Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN diharapkan menjadi pusat pengambilan keputusan penting, sekaligus mencerminkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.