Purbaya: Rp 3 Miliar per Koperasi Merah Putih Sudah Cukup

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal alokasi dana Rp 3 miliar untuk setiap unit Koperasi Merah Putih. Menurut perhitungannya, jumlah itu sudah lebih dari cukup—termasuk untuk membangun gerai dan biaya operasional sehari-hari.

Purbaya menjelaskan, uang Rp 3 miliar itu berasal dari pinjaman pemerintah ke Himbara, atau bank-bank BUMN. Dana tersebut harus mencakup pembangunan infrastruktur dan kebutuhan operasional. "Harusnya itu nggak (hanya pembangunan), ada juga sedikit untuk operasional," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu malam, 16 Juli 2026.

Ia mengaku tidak punya kewenangan mengatur penggunaan modal tersebut. Tapi dari hitung-hitungannya, Rp 3 miliar sudah memadai untuk konstruksi gerai dan operasional. "Tapi itu kan bukan wewenang saya, mereka yang ngatur saya nggak ngerti. Pokoknya, kalau saya, dihitung-hitung saja cukup," kata Purbaya.

Soal pembayaran cicilan, Purbaya menambahkan bahwa pemerintah bertugas membayar pinjaman Kopdes Merah Putih ke bank pelat merah. Caranya: mengambil dua pertiga dari Dana Desa yang digelontorkan pemerintah setiap tahun. "Kalau KDMP kan kewajiban saya adalah membayar cicilan pinjaman KDMP ke bank-bank Himbara, cicil 6 tahun, clear. Risiko saya terbatas sekali karena sebagian kan dicicil dari uang Dana Desa, 2/3 dari Dana Desa masuk situ," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan rincian penggunaan anggaran Rp 3 miliar per Kopdes Merah Putih. Dana itu dipakai untuk pembangunan fisik, gerai, serta sarana dan prasarana. "Untuk setiap desa itu dialokasikan Rp 3 miliar, setiap desa itu dibagi menjadi untuk pembangunan fisik, gerai dan untuk menyediakan sarana prasarana," ujarnya usai acara Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya, TMII, Jakarta Timur, Kamis, 16 Juli 2026.

Joao juga menyebut bahwa saat ini sudah ada 26 jenis pengadaan barang untuk mendukung operasional. Barang-barang itu meliputi mobil pickup, truk, motor roda tiga, sistem Point of Sales (POS), digitalisasi sistem, kamera CCTV, hingga pendingin ruangan (AC). Semua perlengkapan itu dimaksudkan agar koperasi bisa langsung berjalan setelah gerai selesai dibangun.

Dari penjelasan kedua pejabat ini, terlihat bahwa pemerintah dan BUMN terkait sudah memiliki skema yang cukup rinci—mulai dari sumber dana pinjaman, alokasi pembangunan, hingga mekanisme cicilan yang ditanggung bersama. Namun, pengawasan penggunaan dana di lapangan tetap menjadi tantangan tersendiri.