Rapat Koordinasi Dampak Konflik Timur Tengah Langkah Perekonomian
Gambar atau konten salah?
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengungkapkan bahwa rapat koordinasi mengenai dampak konflik di Timur Tengah telah dilaksanakan.
Pada Minggu, 29 Maret 2026, ia memposting di Instagram bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan ekonomi.
“In rapat ini dibahas berbagai langkah strategis, mulai dari pengaturan Work From Home secara adaptif, efisiensi anggaran yang lebih tepat sasaran, penguatan kebijakan B50, hingga usulan penghematan energi nasional,” tulis Airlangga.
Airlangga menegaskan bahwa semua kebijakan dievaluasi secara komprehensif dengan memperhatikan perkembangan konflik di Timur Tengah dan ketidakpastian global yang memengaruhi stabilitas energi, rantai pasok, serta perekonomian nasional.
“Seluruhnya dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan perkembangan konflik di Timur Tengah dan ketidakpastian global yang berdampak pada stabilitas energi, rantai pasok, serta perekonomian nasional,” lanjutnya.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan setiap kebijakan berjalan secara terukur dan responsif, guna menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Dengan menyesuaikan kebijakan seperti Work From Home, penghematan energi, dan penguatan B50, pemerintah berusaha menanggapi ketidakpastian global dan menjaga kestabilan ekonomi nasional.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
